Duduk Perkara di Balik Teguran Menko PMK dan Keluhan Sri Mulyani Terhadap Anies soal Bansos

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Perihal Pembagian Bansos DKI dengan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Maruf Amin pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI.

Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.

"Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah," kata Anies.

Maruf kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.

"Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?" tanya Maruf.

Anies menjawab, targetnya ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat.
Rencananya, bantuan diberikan selama dua bulan, yakni April-Mei 2020.