Breaking News:

Sanksi Tak Pakai Masker Masuk Peti Mati di Jakarta Dinilai Main-main dan Maladministrasi

Sanksi masuk peti mati bagi warga Jakarta yang tidak memakai masker dinilai main-main. Hal tersebut diungkapkan Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan.

Instagram warung_jurnalis via Kompas.com
Warga yang tak pakai masker di masukan ke dalam peti mati di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Sanksi masuk peti mati bagi warga Jakarta yang tidak memakai masker dinilai main-main.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan.

Tigor menyebut sanksi ini aneh dan sangat tidak tepat untuk penanganan penyebaran Covid-19.

Sanksi ini dinilai Tigor berbahaya bagi pelanggar penggunaan masker justru akan tertular Covid-19 saat dihukum masuk peti mati.

"Apakah petugas Pemprov Jakarta bisa memastikan si pelanggar yang dihukum tidak positif Covid-19?"

"Bentuk hukuman masuk ke peti mati bagi pelanggar penggunaan masker ini menandakan Pemprov Jakarta Gubernur Anies Baswedan tidak memahami pandemi Covid-19," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Minggu (6/9/2020).

Pelanggar protokol kesehatan di Kelurahan Kalisari yang memilih sanksi masuk peti mati di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (6/9/2020).
Pelanggar protokol kesehatan di Kelurahan Kalisari yang memilih sanksi masuk peti mati di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (6/9/2020). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

Baca: Sepekan Terakhir Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 13 Persen

Tigor menyebut hukuman masuk peti mati menunjukkan Pemprov Jakarta tidak serius dalam memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB Transisi.

"Pantas saja sekarang ini kasus positif Covid-19 di Jakarta tembus angka 1.000 orang per harinya dan Jakarta menjadi Zona Hitam pandemi Covid-19," ujarnya.

Tigor menjelaskan, secara hukum tidak ada regulasi yang memberi wewenang Pemprov Jakarta boleh memberikan sanksi masuk ke peti mati untuk menangani masa pendemi Covid-19.

Penerapan sanksi seperti itu dapat dikatakan liar dan ada maladministrasi karena tidak diatur oleh regulasi daerah Jakarta.

Halaman
123
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved