Breaking News:

Virus Corona

DPP Organda Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Rapid Test Antigen

Berangkat dari pemberlakuan PSBB sebelumnya, Ateng Aryono merasa  agak sulit dalam implementasinya.

Ist
Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  DPP Organda mempertanyakan teknis pengecekan bagi pengguna transportasi jalur darat terkait dengan peraturan pemerintah terkait aturan wajib keluar-masuk Jakarta untuk menyertakan rapid test antigen Covid-19.

Aturan ini akan mulai berlaku pada 18 Desembe 2020 hingga 8 Januari 2021 bagi calon penumpang yang akan menaiki angkutan udara, laut, dan bus.

Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono menyoal soal mekanisme angkutan umum darat yang notabene tidak semudah mengendalikan angkutan laut dan udara.

Baca juga: Ini Perbedaan Rapid Test Antigen dengan Rapid Antibodi dan PCR

Mengingat saat ini banyak angkutan pribadi menjalankan fungsi sebagai angkutan umum untuk mobilitas warga.

Angkutan umum berbasis plat hitam tidak berangkat dari terminal, melainkan berangkat dari rumah masing-masing.

"Lantas bagaimana pemerintah lewat kewajiban rapid test antigen dapat dijalankan?" kata Ateng Aryono dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).

Menurut Ateng Aryono, ketika harus diberlakukan maka pengecekannya  seperti apa?

"Apakah kita punya check point di darat? Jangan sampai nanti menimbulkan efek-efek lain dalam antrian, kemacetan dan ekses lain," ujar Ateng Aryono.

Ateng Aryono menegaskan pengecekan di darat berbeda dengan pesawat, kereta api, dan kapal laut.

"Pengecekan transportasi tersebut lebih mudah karena memiliki lokasi tempat turun dan naik penumpang. Sementara angkutan darat dapat dipastikan banyak yang tidak terjaring, seperti halnya penumpang pesawat yang relative lebih mudah," katanya.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved