Breaking News:

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Sudah Bayar Denda Rp 50 Juta, Munarman: Sidang Kasus Kerumunan Tidak Perlu Diteruskan

Munarman menyebutkan, total denda yang sudah diberikan pihaknya serta kliennya tersebut senilai Rp 50 juta dari total denda maksimal Rp 100 Juta.

Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
Anggota kuasa hukum Rizieq Shihab, Munarman saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (23/3/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota kuasa hukum Rizieq Shihab, Munarman mengatakan, pada perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, pihak panitia penyelenggara Maulid Nabi serta kliennya sudah membayar denda kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Munarman menyebutkan, total denda yang sudah diberikan pihaknya serta kliennya tersebut senilai Rp 50 juta dari total denda maksimal Rp 100 Juta.

Oleh karenanya dia mengatakan, jika perkara tersebut tetap diteruskan dalam persidangan, maka hal itu berpotensi ne bis in idem.

Di mana dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ne bis in idem itu berarti seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Karena Habib Rizieq dan panitia pelaksana maulid nabi sudah membayar Rp 50 juta, tidak pernah ada orang di Indonesia yang melanggar prokes membayar sebesar Rp50 juta tidak ada, nah jadi kalau ini tetap diproses, ini ne bis in idem namanya," kata Munarman.

Lebih lanjut Munarman mengatakan, pernyataan ini juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan pihaknya dalam penyampaian berkas eksepsi atau nota pemberatan di persidangan.

Pihaknya juga memberatkan tentang penetapan pasal 160 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Muhammad Rizieq Shihab.

Karena menurutnya, pasal 160 KUHP tersebut diterapkan untuk terdakwa dengan kasus perkara pidana tindak kejahatan.

Baca juga: Bicaranya Dipotong, Munarman Bentak Jaksa: Ini Giliran Saya, Saudara Diam!

"Sementara pelanggaran prokes itu pelanggaran bukan kejahatan, jadi kami tolak," ungkap Munarman.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved