Breaking News:

Wali Kota Depok: Warga Luar Daerah yang Masuk ke Kota Depok Wajib Melapor ke RW dan Isolasi Mandiri

Mohammad Idris mengatakan pemerintah pusat melarang kegiatan mudik dari dan ke luar wilayah Jabodetabek

dok pribadi
Walikota Depok, Mohammad Idris 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, seperti yang telah disampaikan pemerintah pusat bahwa kegiatan mudik dari dan ke luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dilarang. Kecuali, mereka yang memiliki kepentingan sangat mendesak.

"Misalnya, ada keluarga yang wafat atau sakit, dan alasan lainnya yang dikecualikan. Maka harus menyertakan surat izin atau dispensasi keluar masuk yang dikeluarkan oleh lurah setempat," ungkap Mohammad Idris, melalui kanal youtube pribadinya, Senin lalu.

Mohammad Idris mengatakan, bagi warga luar daerah yang masuk ke Kota Depok, diwajibkan untuk melapor ke RW, RT, dan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), serta melaksanakan isolasi mandiri selama tiga hari.

Selain itu, sambungnya, untuk kegiatan warga selama masa cuti Idulfitri dari 12-16 Mei 2021, pihaknya membatasi aktivitas di tempat pariwisata dan wahana keluarga. Dengan jumlah pengunjung maksimal 20 persen dari kapasitas tempat.

"Demikian pula untuk pengunjung pusat perbelanjaan dan bioskop, dibatasi maksimal 30 persen dari kapasitas tempat," terangnya.

Mohammad Idris menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan pada level komunitas, RT, RW, dan Satgas KSTJ akan selalu mengawasi secara ketat terhadap pelaksanaan sejumlah aturan tersebut. Termasuk mengawasi mobilitas warga di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Wali Kota juga menekankan pembayaran THR maksimal H-7 Lebaran.

Terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Wali Kota Idris menekankan kepada perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan maksimal H-7 lebaran. Aturan ini juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor: 560/207/Naker/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Dalam SE tersebut, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi perusahaan. Seperti THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih. Selain itu besaran THR diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yaitu, bagi pekerja/ buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja/ buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan tetapi belum mencapai 12 bulan, diberikan secara proporsional.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved