Breaking News:

Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin di Jakarta

Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Warta Kota/Nur Ichsan
Pengendara sepeda yang berjalan di jalur khusus tetap harus berhati-hati terutama pada lintasan yang tak dijaga petugas karena sering dilewati sepeda motor yang nekat meski terlarang seperti terlihat, Kamis (3/6/2021) di beberapa titik di Jalan MH Thamrin dsn Sudirman. Kondisi yang tidak tertib ini sangat membahayakan keselsmatan pengguna sepeda. (Warta Kota/Nur Ichsan) 
p>TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya setuju apabila jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dibongkar.

Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021) dikutip dari Kompas.com.

Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jalan Pesepeda Sudirman-Thamrin: Bila Perlu, Bongkar

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya.

"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Desakan DPR

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved