3 Kasus Siswa Positif Covid-19 di Jaktim, Bagaimana Nasib Pembelajaran Tatap Muka ?

Jika Jakarta menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bakal dievaluasi.

Disdik DKI menunggu instruksi dari pemerintah pusat atau Pemprov DKI untuk menghentikan pembelajaran di sekolah.

Kendati demikian, Disdik telah memiliki juknis berdasarkan SKB 4 Menteri dan SK Kadis Nomor 1363 Tahun 2021 yang mengatur PTM sesuai dengan kondisi pandemi di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Disdik DKI untuk membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen tidak akan efektif.

Alasannya, saat ini Covid-19 varian Omicron sudah mulai mewabah transmisi lokal dan hal tersebut akan berpotensi besar menimbulkan klaster baru Covid-19 varian omicron di sekolah.

"Dengan adanya pandemi ini memang seharusnya bisa mendorong pembelajaran dilakukan secara daring karena memang tidak ada pilihan lain, apalagi ditambah dengan munculnya varian omicron yang angka penularannya makin bertambah di Jakarta, terutama bagi sekolah yang menerapkan siswa didiknya 100 persen sudah belajar tatap muka," kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).

Kent-sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- mengaku dirinya banyak mendapatkan laporan di lapangan atau masuk melalui pesan di telepon selulernya, terkait dengan kebijakan belajar tatap muka di tengah munculnya varian omicron.

Menurut dia, banyak orang tua siswa yang khawatir dengan kesehatan anak-anaknya.

"Dalam kasus ini kita harus bisa memahami terkait soal perasaan orangtua siswa. Pak Anies dan Pak Ariza harus bisa memposisikan diri seperti masyarakat yang anaknya di wajibkan untuk tatap muka di tengah munculnya varian omicron ini," katanya.

Kent meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membuat kebijakan yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa maupun orangtua.

"Saya berharap Pak Anies jika membuat kebijakan soal PTM harus memberikan atau mengedepankan rasa kemanusiaan dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama bagi orang tua murid yang anaknya di wajibkan harus masuk sekolah tatap muka, jangan malah sebaliknya, membuat kebijakan yang malah menzolimi masyarakat DKI dengan membuat kebijakan yang sepihak tanpa mempertimbangkan perasaan orangtua murid," kata Kent.

Saat ini, menurut Kent, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat per Selasa (11/1/2022) sebanyak 404.192 siswa atau 55,9% dari target 723.044 siswa yang telah menjalani vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

Angka tersebut sangat jauh untuk dijadikan patokan bagi siswa melakukan pembelajaran tatap muka.

Menurut Kent, terkait dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana bahwa bagi peserta didik yang belum dapat mengikuti PTM Terbatas di sekolah lantaran pertimbangan orangtua, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah dan tetap akan memperoleh layanan pembelajaran secara daring, serta mendapat hak penilaian.

"Tetapi pada realitanya, saya mendapatkan laporan ada beberapa orangtua murid sudah membuat surat keberatan ke pihak sekolah, tetapi tetap dianggap alpa dan tidak masuk sekolah, dan ada juga orangtua merasa takut jika harus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melarang anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, takut malah nanti anaknya di sentimenin oleh pihak sekolah," kata Kent.