Sekjen PAN Nilai Kebijakan ERP di Jakarta Tidak Bisa Diterapkan Sekarang

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta menimbulkan pro dan kontra publik.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, ia mendukung kebijakan tersebut.

"(Saya) mendukung. Tapi menurut saya itu harus dilakukan secara progresif, bertahap. Enggak bisa sekaligus dan enggak bisa sekarang," kata Eddy, saat ditemui, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Baca juga: Perbedaan ERP dan Jalan Tol, Mulai dari Sistem Pembayaran hingga Penetapan Tarif

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan, harus ada mekanisme yang jelas lebih dahulu untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Ya saya kira harus ada mekanisme yang jelas dulu, manfaatnya apa kalau kita menerapkan ERP," ucapnya.

Sebab Eddy mengatakan, sistem tersebut mengadopsi sistem yang digunakan Singapura.

"ERP kan adopsi dari sistem yang digunakan di Singapura," kata Eddy.

Ia menjelaskan, penerapan sistem ERP di Singapura memakan biaya tinggi.

Baca juga: Pemasukan dari Jalan Berbayar ERP di Jakarta Diperkirakan Capai Rp 60 Miliar, Ini Kata DPRD DKI

Hal tersebut, kata Eddy, yang tentu menjadi permasalahan di Indonesia.

"Nah di Singapura itu, di jam-jam tertentu orang sudah memiliki alat kalau melalui zona ERP, itu pasti akan didebit. Biayanya tinggi. Itu mungkin akan jadi permasalahan," sebut Sekjen PAN itu.

Menurutnya, ERP boleh saja diterapkan jika sudah ada alternatif moda transportasi yang terintegrasi.

"Silahkan karena masyarakat punya pilihan untuk menuju tujuan, kantor, pekerjaan, dan lain-lain," sebutnya.

"Kalau sekarang sudah ada tapi belum tersambung dan terintegrasi," jelas Eddy.

Eddy mengatakan, penerapan kebijakan ERP masih perlu dikaji.

Baca juga: Polemik Wacana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta, Ini 7 Kendaraan yang Kebal Sistem ERP

"Karena itu akan memberatkan masyarakat dari aspek biaya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemasukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar - 60 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail.

"Kami dapat informasi, tidak kurang per hari sekitar Rp 30 miliar-Rp 60 miliar dana yang masuk"

"Satu trip itu Rp 30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp 60 miliar," ujar Ismail, Senin (16/1/2023).

Ismail mengatakan, pemasukan tersebut harus ditangani dan diterapkan dengan baik.

Baca juga: Respon Ditlantas Polda Metro Jaya Terkait Wacana Jalan Berbayar atau ERP di Ruas Jalan DKI Jakarta

"Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dengan potensi penerimaan sebesar itu, ini harus ditangani dan diterapkan dengan baik," ujarnya.

Ismail menambahkan, rencana kebijakan ini memang harus dibahas secara mendalam karena sangat terkesan memberatkan masyarakat.

Kata Ismail, saat ini Bapemperda DPRD DKI Jakarta masih fokus membahas regulasi ERP melalui Perda, sedangkan Komisi B akan membahas teknisnya.

Tentang ERP

ERP merupakan jalan berbayar yang sudah diterapkan di beberapa negara berkembang dan maju.

Bahkan sejumlah negara menerapkan ERP tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan.

Dengan adanya ERP ini akan membuat pengendara harus menentukan apakah akan meneruskan perjalanannya melewati area itu dengan membayar estimasi biaya yang telah ditentukan saat itu.

Atau lebih memilih mencari jalur lain, bisa juga mencari alternatif dengan mengunakan moda transportasi lain yang diijinkan untuk melewati area tersebut.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, ERP mempunyai manfaat dan dampak tersendiri.

Manfaat ERP bagi masyarakat, yakni:

- Mengurangi tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan

- Berkurangnya kebisingan yang diakibatkan perpindahan moda ke angkutan umum.

- Meminimalisir kerugian ekonomi akibat kemacetan lalulintas.

Adapun dampak dari ERP adalah:

1. Peningkatan terhadap kualitas lingkungan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, dan bunyi dan getaran.

2. Meningkatanya ekonomi, ERP diharapkan bisa memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah sehingga mendapat dana tambahan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum.

3. Menjamin persamaan hak pengguna jalan, diharapkan ERP bisa memberikan keadilan bagi pengguna jalan dengan memberikan kewajiban yang lebih berat untuk para pengguna jalan yang lebih berkontribusi terhadap kemacetan.

Selain itu juga, jaminan terhadap pejalan kaki dan penghuni daerah lokal pun di harapkan dapat terealisasi.