DPRD DKI Jakarta: Rata-rata Pengguna Mobil Beralih ke Sepeda Motor

"(Tahun) 2022 itu kendaraan mobil itu 14,7 persen. Sepeda motor hanya 27,5 perden," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, angkutan umum menjadi pilihan moda transportasi masyarakat terbesar, yakni 52,7 persen.

"Nah ternyata dilihat pada tahun 2010 terjadi pergeseran signifikan. Dimana masyarakat beralih dari angkutan unum yang 52,7 persen, beralih ke sepeda motor 61,2 persen," jelas Ismail.

Ia mengatakan, pilihan moda transportasi sepeda motor terus meningkat, pada tahun 2018, 68,3 persen.

"Dan angkutan umum hanya sekitar 6,9 persen," katanya.

Baca juga: Wacana Jalan Berbayar di Jakarta, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan dan Kaji Ulang

Lebih lanjut, Ismail mengatakan, terjadi efek tak terduga dari kebijakan Pemerintah untuk mengatasi kemacetan selama ini.

"Sebelumnya ada 3 in 1 dan ganjil genap. Dan ternyata orang tidak bergeser ke transportasi publik. Tapi memilih ke sepeda motor," kata Ismail.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu angkat bicara soal wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar di Jakarta.

Masinton mengatakan, ia menolak kebijakan tersebut.

"Sudah jelas saya pasti menolak lah. Ya masyarakat ditarifi, kebanyakan dipungut (biaya)," kata Masinton, saat ditemui di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Terkait penolakannya itu, Masinton menjelaskan, Jalan Berbayar tentu akan memberatkan masyarakat.

"Ya rakyat jangan terlalu banyak dipungutin lah. Udah pajak sekarang juga naik. Kemudian juga banyak retribusi dan pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat," tutur Masinton.

Baca juga: PKS Nilai Penerapan Jalan Berbayar Tak Solutif dan Membebani Masyarakat

"Pemasukan masyarakat kan enggak bertambah. Pengeluarannya nambah terus. Masa ngelewatin jalan aja bayar," sambungnya.

Masinton meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peka melihat kondisi.

Menurut anggota legislatif Dapil Jakarta II itu, Pemerintah jangan hanya terus memikirkan soal penerimaan.