Partisipasi Rendah, Legislator Jakarta Dorong Aktivasi Ulang Bank Sampah hingga Insentif untuk Kader

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menyoroti rendahnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah mandiri di DKI Jakarta.

Sebab itu dia mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI untuk segera mengaktifkan kembali bank sampah di tingkat RW sebagai bagian dari solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

Menurut Nabilah, minimnya keterlibatan warga salah satunya disebabkan oleh ketiadaan dukungan operasional dan insentif bagi kader bank sampah yang menjadi ujung tombak program tersebut di lapangan.

“Banyak RW belum punya kader bank sampah karena tidak ada dukungan operasional. Padahal kalau diberikan insentif, mereka bisa lebih semangat menjalankan,” ujar Nabilah, kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Ia juga menilai bahwa keberhasilan bank sampah sangat bergantung pada kombinasi antara edukasi masyarakat, dan ketersediaan sarana pendukung seperti tempat pemilah, gerobak, hingga alat pengolahan sampah.

“Bank sampah bisa aktif kembali kalau fasilitas dan edukasi jalan bersama. Kalau sudah berjalan baik, baru bisa diberlakukan sanksi bagi yang tidak patuh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nabilah berharap DLH dapat memperkuat program ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan sampah di ibu kota, sembari membuka ruang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan berbasis lingkungan.

Sebagai tambahan, ia juga mengusulkan agar DLH tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga menyediakan pelatihan teknis bagi para kader bank sampah. 

Fasilitas pendukung pun, menurutnya, harus tersedia secara merata di setiap wilayah RW agar efektivitas program lebih terasa.

Baca juga: Cara Daftar Nasabah e-Bank Sampah Jakarta di banksampah.jakarta.go.id, Ketahui Manfaatnya

“Kalau masyarakat dibekali pelatihan dan fasilitas yang memadai, maka mereka bisa lebih semangat memilah sampah dan ikut menjaga lingkungan. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga mengurangi beban pembiayaan daerah untuk TPA Bantar Gebang dan RDF Rorotan,” pungkasnya.