Daripada Relokasi Penduduk, Pengamat Sarankan Pemindahan Depo Pertamina Plumpang, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Wacana relokasi penduduk yang tinggal di sekitaran daerah Depo Pertamina Plumpang, di Koja, Jakarta Utara, mencuat pasca-kebakaran.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mengambil keputusan terkait relokasi warga tersebut.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi membeberkan pandangannya.

Menurutnya, relokasi penduduk ke wilayah lain bukan langkah tepat, sebaliknya ia menyarakan agar Depo Pertamina Plumpang yang dipindahkan.

Fahmy melihat dalam proses pengambilan keputusan relokasi karena ada pihak menilai jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina.

"Hampir tidak mengemuka pendapat yang mempertanyakan 'mengapa kebakaran dahsyat terjadi?' Kalau kebakaran itu tidak terjadi, maka tidak ada korban berjatuhan.

Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk," ucapnya kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Hari Ini Batas Waktu Terakhir Erick Thohir dan Gubernur DKI Putuskan Nasib Depo Pertamina Plumpang

Fahmy kemudian memberikan analisisnya soal faktor penyebab terbakarnya Depo Pertamina Plumpang.

Ia menuding ada indikasi penerapan sistem kemanan (safety system) amat buruk di bawah international standard yang mensyaratkan zero accidents bagi asset strategis dan risiko tinggi.

Apalagi kebakaran bukan kali ini saja terjadi, menurut catatan Fahmy, insiden di Depo Pertamina Plumpang sudah ketiga kalinya.

"Tidak tampak upaya serius Pertamina untuk memperbaiki sistim keamanan yang diterapkan sehingga menyebabkan kebakaran beruntun Kilang Minyak dan Depo BBM milik Pertamina berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk tidak berdosa," tegasnya.

3 alasan pemindahan depo dinilai tepat

Fahmy selanjutnya membeberkan 3 alasan kenapa pemindahan Depo Pertamina Plumpang lebih tepat daripada relokasi warga.

Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah Penduduk.

"Kedua, opsi pemindahan Depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak, yakni Pertamina, Pemda DKI, dan Warga," urai Fahmy.

Baca juga: UPDATE Terkini Kondisi Pasca-kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Pulang dan Listrik Terputus

Sementara alasan ketiga, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat, tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa.

Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya.

"Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata Pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya," tandas Fahmy.

Warga tolak relokasi

Warga Tanah Merah RW 09 di sekitar Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara kompak tolak rencana relokasi yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

"Kalau bisa jangan direlokasi karena kita dari lahir di situ. Banyak kenangannya kalau bisa jangan direlokasi. Mungkin bisa lebih diperhatikan lagi gitu aja," kata Melani warga sekitar Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara kepada Tribunnews.com, Minggu (5/3/2023).

Adapun menurut Melani orang tuanya telah almarhum. Serta ia punya anak dirinya tetap di wilayah tersebut.

"Orang tua saya di situ juga sampai almarhum dua-duanya di situ. Sampai sekarang punya anak," jelasnya.

Baca juga: Senada dengan Warga, Lurah Berharap Depo Pertamina di Plumpang Dipindahkan 

Sementara itu warga lainnya bernama Kurniati mengungkapkan hal yang sama. Ia menolak untuk direlokasi.

"Saya pribadi kalau bisa deponya pindah mending deponya yang pindah. Karena saya dari kecil sudah di situ, jadi sudah mencintai tempat tersebut dari dulu tidak ada bangunan," jelasnya.

Sedangkan warga yang lain bernama Tiurma tidak masalah jika direlokasi jika itu dirasa memang yang terbaik. Meski begitu ia meminta jika direlokasi tidak asal-asalan.

"Kalau saya mana jalan terbaik saja. Apa kata pemerintah kita turuti. Karena kita tidak punya apa-apa kalau bisa tidak asal-asalan," tutupnya.

Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Pertamina dan Pj Gubernur DKI Jakarta dalam dua hari selesaikan masalah dari terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.

Adapun hal itu itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi tenda pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Minggu (5/3/2023) bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Pj Gubernur Heru Budi.

"Ini akan segera diputuskan (Relokasi) sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Kunjungi Posko Pengungsian, Jokowi Berdialog dan Bagikan Makanan untuk Korban Kebakaran di Plumpang

Presiden Jokowi melanjutkan bahwa wilayah di Depo Pertamina Plumpang merupakan zona bahaya yang harus bebas dari aktivitas penduduk.

"Tetapi memang zona ini harusnya zona air entah dibuat sungai untuk melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," tegasnya.

Kemudian terkait dengan relokasi di katakan Presiden Jokowi nanti akan dibicarakan pilihan-pilihannya.

"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya," tutupnya.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Rahmat Fajar Nugraha)