Anggaran Baju Dinas dan Pin Emas Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 3 Miliar
Pengadaan baju dinas dan atribut bagi 110 orang itu termaksud untuk mengantisipasi bila terjadi pergantian antar waktu (PAW).
Editor:
Hasanudin Aco
Anggaran tersebut membengkak dari yang sebelumnya hanya Rp1,7 miliar.
"Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah, seperti pin emas Anggota DPRD,” ucap Ketua DPW PSI DKI Elva Farhi Qolbina saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2024).
Ia menilai, pengadaan pakaian dinas baru bagi anggota dewan adalah hal yang sah-sah saja dilakukan.
Meski demikian, ia mempertanyakan urgensi pengadaan pin emas bagi anggota dewan yang terpilih.
Ia menilai, pin emas bisa diganti dengan bahan lain demi menekan pengeluaran anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan masyarakat.
Terlebih, alokasi anggaran pin emas itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
“Untuk pakaian dinas baru, selama anggarannya masuk akal, saya rasa tidak masalah. Namun jika ada pin emas di anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan,” ujarnya.
Elva pun menegaskan pihaknya bakal mengembalikan pin emas tersebut.
Sikap yang ditunjukan PSI ini sama seperti sebelumnya dimana partai yang identik dengan anak muda itu juga sempat menolak pengadaan pin emas di tahun 2019 silam.
Para Anggota Fraksi PSI pun ramai-ramai mengembalikan pin emas tersebut dan menggantinya dengan pin berbahan kuningan.
Sumber: TribunJakarta
Astrid Kuya Ikhlas Rumah Dijarah, Soroti Anak di Bawah Umur Ikut Kerusuhan |
![]() |
---|
Profil Bebizie, Pedangdut Jadi Anggota DPRD yang Pamer Liburan ke Eropa, Punya Harta Rp44,6 M |
![]() |
---|
Fraksi PSI DKI Sebut PAM Jaya Masih Punya Pekerjaan Rumah, Jangan Buru-buru Berubah Jadi Perseroda |
![]() |
---|
Anggota Komisi D DPRD DKI Dorong Pembentukan P3SRS dan Hak Dasar Warga Sesuai Regulasi |
![]() |
---|
Terima Audiensi Warga Apartemen Jati Padang, DPRD DKI Minta Pembentukan P3SRS Transparan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.