Delpedro Marhaen Disebut Sebar Ajakan Demo Lewat Instagram Lokataru Foundation

Rangkuman Berita

Penangkapan Delpedro Marhaen: Direktur Lokataru Foundation dijemput paksa oleh Polda Metro Jaya pada 1 September 2025, tanpa surat penangkapan yang jelas, terkait dugaan penghasutan demo pelajar.

Dampak Kerusuhan: Aksi demo pelajar berujung ricuh di DPR/MPR RI, meluas ke 107 titik di 32 provinsi, menewaskan 9 orang, ratusan luka-luka, dan ribuan ditahan.

Kontroversi Prosedur Polisi: Pendiri Lokataru, Haris Azhar, menyayangkan intimidasi, pembatasan hak konstitusional, dan penggeledahan kantor tanpa surat resmi.

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Direktur Lokataru Delpedro Marhaen sedang menjadi sorotan.

Pada 1 September 2025, Delpedro dijemput paksa oleh aparat Polda Metro Jaya di kantor Lokataru, Jakarta, tanpa surat penangkapan yang jelas. 

Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka penghasutan terkait aksi demonstrasi pelajar yang berujung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI.

Delpedro Marhaen adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia yang didirikan oleh Haris Azhar.

Ia dikenal sebagai aktivis HAM yang vokal dalam isu kebebasan sipil, perlindungan kelompok rentan, dan demokrasi di Indonesia.

Selain Delpedro, aparat kepolisian menetapkan lima tersangka lainnya. Yaitu staf Lokataru Mujafar alias MS, SH, KA, Reyhan alias RAP, dan Figha alias FL.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, enam tersangka itu menghasut massa terutama pelajar lewat media sosial.

"Beberapa akun di media sosial yang menyiarkan ajakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T, sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR-MPR RI," kata Ade Ary, Selasa (2/9/2025) malam.

Tersangka Delpedro dan Mujafar diduga melakukan penghasutan dengan mengajak para pelajar berdemo di akun Instagram berinisial LF.

Tersangka SH dan KA menghasut melalui akun Instagram berinisial B. Sementara itu, tersangka Reyhan mengunggah konten tutorial membuat bom molotov di akun Instagram berinisial R.

Adapun tersangka Figha melakukan siaran live di akun media sosial TikTok berinisial F.

Ade Ary menuturkan, penghasutan yang dilakukan para tersangka berdampak pada aksi demo yang berakhir ricuh.

Bahkan, massa juga merusak fasilitas umum, melakukan pembakaran, hingga menjarah rumah pribadi sejumlah pejabat.

"Sehingga beberapa di antaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa perusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung, ada beberapa aksi penjarahan yang terjadi," ujar Kabid Humas.

Upaya Delpedro menghasut berdampak pada kerusuhan dan sembilan orang meninggal dunia.

 Melalui akun Instagram @Lokataru.Foundation, Delpedro diduga menyebarkan kalimat seperti: “Melawan, jangan takut, kita lawan bareng-bareng”

Kalimat ini disebut polisi sebagai pemicu keberanian pelajar untuk turun ke jalan dan melakukan aksi anarkis.

Kerusuhan meluas ke lebih dari 107 titik di 32 provinsi.

Fasilitas publik rusak, kendaraan dibakar, dan gedung DPRD di beberapa kota diserbu.

9 orang tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dari 2.000 orang ditahan.

identitas 9 korban tewas dalam rangkaian aksi demonstrasi nasional yang berlangsung antara 25 Agustus hingga 1 September 2025:

Daftar Korban Tewas:

Affan Kurniawan (21)

Pengemudi ojek online, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta.

Muhammad Akbar Basri (26)

Staf Humas DPRD Makassar, tewas terjebak saat gedung DPRD dibakar massa.

Sarinawati (26)

Staf pendamping anggota DPRD Makassar, juga tewas dalam insiden pembakaran gedung.

Saiful Akbar (43)

Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, tewas dalam kebakaran gedung DPRD.

Septinus Sesa

Warga sipil di Manokwari, diduga tewas akibat paparan gas air mata saat demonstrasi.

Rusdamdiansyah (25)

Pengemudi ojol di Makassar, tewas setelah dikeroyok massa karena dituduh sebagai intel polisi.

Iko Juliant Junior (20)

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, ditemukan tewas dengan luka lebam di sekitar lokasi demo.

Andika Lutfi Falah (16)

Pelajar asal Tangerang, tewas dalam kerusuhan di kawasan DPR/MPR RI.

Sariwati (60)

Penarik becak di Makassar, tewas saat kerusuhan menyebar ke area publik.

Atas perbuatan itu, dia dijerat Pasal 160 KUHP (penghasutan)

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Catatan: Denda Rp4.500 telah disesuaikan menjadi Rp4,5 juta berdasarkan ketentuan terbaru.

Pasal 45A ayat (3) jo Pasal 28 ayat (3) UU ITE

Pasal 28 ayat (3):  “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”

Pasal 45A ayat (3):  “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 76H jo Pasal 15 jo Pasal 87 UU Perlindungan Anak

Pasal 76H: Melarang setiap orang memobilisasi atau melibatkan anak dalam kegiatan politik, kekerasan, atau demonstrasi yang berisiko.

Pasal 15: Menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan kekerasan.

Pasal 87: Menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76H dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Sementara itu,  Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar membenarkan, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen ditangkap polisi.

Namun, dia menyayangkan adanya tindakan penjemputan paksa di luar jam kerja normal dan di tempat kediaman/perkantoran.

Dia menjelaskan penjemputan dilakukan oleh kurang lebih 7-8 anggota Polda Metro Jaya, dipimpin oleh dari Subdit II Keamanan Negara (Kamneg) sebagaimana tercatat dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Bahwa pada saat penjemputan, pihak kepolisian menyatakan telah menyiapkan sejumlah dokumen administrasi termasuk surat penangkapan, namun Delpedro Marhaen menanyakan legalitas dokumen tersebut serta pasal-pasal yang dituduhkan, menunjukkan adanya ketidakjelasan atau minimnya informasi awal terkait prosedur hukum yang berlaku," tutur Haris.

"Pihak kepolisian menyatakan bahwa surat tugas yang dibawa telah menginstruksikan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta barang," tutur Haris..

Pada saat Delpedro akan dijemput terjadi perdebatan terkait administrasi penangkapan dan pasal-pasal yang dituduhkan. Namun pihak kepolisian tetap menyarankan Delpedro untuk mengganti pakaian, dengan janji penjelasan terkait surat penangkapan dan pasal yang dituduhkan akan diberikan di kantor Polda Metro Jaya dengan didampingi Kuasa Hukum.

"Saat Delpedro Marhaen mengganti pakaian di ruang kerjanya, ia diikuti oleh kurang lebih 3 anggota kepolisian dengan intonasi yang mengarah pada intimidasi. Bahkan sebelum penetapan status tersangka dan penjelasan pasal, hak konstitusional dan hak asasi manusia (HAM) Delpedro Marhaen dibatasi, termasuk larangan menggunakan telepon untuk menghubungi pihak manapun dan perintah langsung menuju kantor Polda Metro Jaya," catat Haris.

Haris mewanti, tindakan intimidasi, pembatasan hak konstitusional, dan pengabaian prinsip-prinsip HAM terlihat nyata, termasuk larangan komunikasi dengan kuasa atau penasehat hukum, dan tidak adanya kesempatan untuk memberi informasi kepada keluarga, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi.

"Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor Lokataru Foundation tanpa disertai surat perintah penggeledahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Petugas memasuki lantai 2 kantor secara tidak sopan dan melakukan penggeledahan, serta merusak/menonaktifkan CCTV kantor, yang berpotensi menghilangkan bukti dan menimbulkan kerugian hukum," ungkap Haris.

Haris menyatakan, Delpedro Marhaen meminta untuk didampingi kuasa hukum mengingat pasal-pasal yang dituduhkan belum dipahami sepenuhnya. Hal ini sebagai bentuk upaya pembelaan diri dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaannya (human dignity). 

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul SOSOK 6 Penghasut Aksi Anarkistis Demo, Direktur Lokataru hingga Pembuat Tutorial Bom Molotov,