Aktivis Gejayan Memanggil Mogok Makan di Rutan, Ini Tanggapan Polda Metro Jaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah aktivis tahanan demo di rutan Polda Metro Jaya kompak melakukan aksi mogok makan.

Mogok makan dilakukan satu di antaranya Syahdan Husein, yang merupakan admin Gejayan Memanggil.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menyatakan belum mendapat informasi soal aksi mogok makan para tahanan.

Baca juga: Aktivis yang Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Mogok Makan, Kondisi Syahdan Husein Mengkhawatirkan

"Saya belum dapat informasi, nanti kami cek," kata dia kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/9/2025).

Pihak kepolisian juga menerangkan perihal aturan jam besuk.

Hal itu guna menampik pernyataan dari pembesuk yang tak dapat menjenguk para tahanan demo.

"Bukan tidak dibatasi, ada aturannya, ada waktunya," imbuh Brigjen Ade Ary.

Sebelumnya, kakak Syahdan, Sizigia Pikhansa, menyampaikan adiknya melakukan aksi mogok makan sejak 11 September 2025.

"Sejak 11 September, Syahdan sudah mogok makan. Berarti, per hari ini, sudah seminggu. Ini sebagai bentuk protesnya dia atas penangkapan-penangkapan seluruh aktivis. Dia mengatakan akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan," kata dia di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9/2025).

Rekannya Syahdan yakni Khariq Anhar yang sama ditahan di Rutan Polda Metro Jaya menulis surat.

Dalam suratnya, Khariq mengungkapkan kondisi Syahdan Husein.

"Besok hari ke-6 nya dan kondisinya semakin memburuk, badan kurus dan kesulitan berjalan, kadang dia pingsan, kami khawatir dirinya akan krisis 1–2 hari lagi," tulis Khariq.

Baca juga: Terancam Hukuman Mati AKP Dadang Mogok Makan Kondisinya Diungkap Kapolda Sumbar dan Ketua Kompolnas 

Khariq menyebut, per 16 September 2025, 16 tahanan politik lainnya turut bergabung dalam aksi mogok makan sebagai bentuk perlawanan atas penahanan mereka.

"Kami juga 16 orang ikut mogok makan dari tanggal 16/09/2025 dengan harapan yang sama, bahwa kebebasan adalah hak para pejuang demokrasi. Dan kami berharap pada Presiden agar segera membebaskan kami!" lanjutnya.

Dalam surat itu, Khariq juga menekankan gerakan itu adalah seruan untuk menolak ketidakadilan di Indonesia.