Antrean Panjang Sepeda Motor di SPBU Jaksel, Warga Bukan Panic Buying Tapi Khawatir Harga BBM Naik

Ringkasan Berita:

• Isu kenaikan harga BBM per 1 April 2026 mencuat akibat dampak konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia, namun belum ada kepastian resmi dari pemerintah.
• Pantauan di sejumlah SPBU Jakarta menunjukkan antrean di beberapa titik, tetapi umumnya masih tergolong normal dan bukan karena panic buying, melainkan aktivitas rutin masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik yang terjadi di Timur Tengah menimbulkan dampak yang cukup signifikan khususnya gejolak pada harga minyak dunia.

Akibatnya, muncul isu-isu khususnya di Indonesia sendiri yang menyebutkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan naik akibat penyesuaian harga pada 1 April 2026 mendatang.

Wartawan Tribunnews.com pun mencoba mengamati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dari pantauan sekira pukul 23.38 WIB, terjadi antrean yang cukup panjang di SPBU Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan baik di bagian BBM bersubsidi maupun non-subsidi seperti Pertamax.

Hedi, seorang warga Tebet, Jakarta Selatan yang baru saja mengisi bensin di SPBU tersebut mengaku belum mengetahui secara pasti soal isu kenaikan BBM tersebut.

"Kalau soal isu BBM naik sih udah baca-baca di media sosial ya dampak itu (konflik timur tengah). Tapi kalau soal antrean, di pom sini emang antre terus," kata Hedi ketika ditemui, Senin malam.

Ia rela mengantre malam ini karena memang tidak mau kerepotan ketika berangkat bekerja bekerja esok hari. Apalagi, disebutnya, jalur ia kerja jarang ditemui SPBU.

Selain itu, Tribunnews.com juga mencoba mengamati SPBU Pertamina yang berada di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan.

Antrean juga terlihat mengular khususnya di bagian sepeda motor. Ada belasan pengendara yang terlihat mengantre untuk mengisi bahan bakar sepeda motornya.

Namun, sama dengan di SPBU Jalan Gatot Subroto, mayoritas pengendara mengatakan jika pom bensin itu memang selalu antre.

Penampakan berbeda justru terlihat di SPBU Pertamina di Jalan Raya Pasar Minggu tepatnya di dekat Monumen Patung Dirgantara atau Patung Pancoran, Jakarta Selatan.

Di sana, terpantau sepi tanpa adanya antrean yang mengular. Hanya ada beberapa sepeda motor yang menunggu gilirannya untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax.

Seorang petugas SPBU, Sugeng pun belum bisa mengamini soal isu kenaikan harga BBM tersebut saat ini. Harga, disebutnya masih disesuaikan dengan harga yang lama.

"Sekarang sih (harga) masih sama kayak kemarin. Namanya isu kan bisa bener, bisa enggak. Coba aja tunggu sampai besok malam (Selasa malam)" ucap Sugeng.

Tribunnews.com pun mencoba menelusuri SPBU Pertamina lain. Tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, ada SPBU yang antreann6a terlihat hanya ada di pom pengisian bensin subsidi atau Pertalite.

Hal ini karena BBM non-subsidi atau Pertamax tengah kosong di dua stasiun bahan bakar tersebut.

Pada periode Februari ke Maret 2026, sejumlah produk BBM non-subsidi di Indonesia mengalami kenaikan.

Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.450 menjadi Rp12.900, serta Pertamax Turbo dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.

Untuk jenis solar non-subsidi, harga Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih ditahan masing-masing di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Baca juga: Isu BBM Naik 1 April, Antrean SPBU di Jakarta Timur Mengular tapi Warga Tetap Tenang

Respons Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal mengenai arah kebijakan harga BBM subsidi menyusul lonjakan harga minyak dunia yang menembus 115 dolar AS per barel. 

Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan.

Jawaban ini sekaligus merespons isu akan potensi kenaikan harga per 1 April mendatang. 

Bahlil meminta publik untuk memercayakan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara. 

Dia meyakini Eks Danjen Kopassus itu punya hari untuk memperhatikan nasib rakyat kecil.

"Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," ujar Bahlil saat ditemui di lokasi penginapan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026). 

Bahlil memahami tekanan geopolitik global membuat harga minyak mentah melonjak tinggi. 

Akan tetapi, pemerintah tetap mengupayakan stabilitas di dalam negeri.

"Harga sekarang sudah mencapai 115 dolar. Di dalam negeri masih stabil. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah," tambahnya.

Terkait dengan rencana kenaikan harga, Bahlil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi. 

Ia pun meminta doa agar proses komunikasi internasional yang sedang dilakukan berjalan lancar.

"Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insyaallah baik nanti tunggu tanggal mainnya ya," tegasnya.

Di sisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa untuk BBM non-subsidi atau sektor industri, harga akan tetap mengikuti fluktuasi pasar sesuai regulasi yang berlaku. 

Menurutnya, kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menjadi tanggungan negara dalam hal konsumsi bahan bakar.

"Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampulah seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo tugas negara menyiapkan yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," katanya.