4 Pernyataan Pemerintah Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi, Termasuk Usul Pindah Gerbong Wanita

Ringkasan Berita:

• Usai kecelakaan KRL–KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur yang menewaskan 16 perempuan.
• Pemerintah keluarkan 4 langkah: investigasi KNKT transparan, sorotan perlintasan sebidang.
• Percepatan pembangunan flyover senilai Rp4 triliun, serta wacana pemindahan gerbong khusus wanita ke tengah rangkaian

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Berikut 4 pernyataan dari pemerintah usai kecelakaan tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan puluhan luka-luka. 

Diketahui, benturan keras menyebabkan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek ringsek dan masuk ke dalam gerbong 10 (gerbong khusus perempuan) yang berada di posisi paling belakang rangkaian KRL. 

Hingga Rabu siang, 29 April 2026 tercatat sebanyak 16 orang meninggal dunia dimana semuanya adalah perempuan. 

Presiden Prabowo Subinato dan jajarannya para menteri datang langsung mengunjungi korban yang sedang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (28/4).

1. Investigasi Menyeluruh dan Transparan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan investigasi akan dilakukan oleh KNKT terbuka dan menyeluruh 

Pemeriksaan mencakup persinyalan, kemungkinan gangguan teknis, hingga faktor manusia.

Tujuannya adalah memastikan sistem transportasi publik benar-benar aman, bukan sekadar memenuhi standar administratif.

"Kami bersama dengan Kementerian Perhubungan, KAI, dan juga KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) segera melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada publik," kata dia usai di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4).

Baca juga: Polisi Minta Masyarakat Setop Sebarkan Foto dan Video Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

2. Soroti Perlintasan Sebidang

Perlintasan sebidang atau liar juga jadi sorotan sejumlah pejabat.

Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia, Said Aqil Siradj mengatakan, perlintasan sebidang sebagai isu penting pascakecelakaan kereta tersebut.

Pihaknya menegaskan palang pintu bukan sepenuhnya tanggung jawab KAI, melainkan melibatkan pemerintah daerah.

Ke depan, KAI mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk kepala daerah, untuk mempercepat perbaikan sistem pengamanan.