Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat Gelar Pertemuan di Depok, Bahas Apa?

Ringkasan Berita:

• HIPAKAD menggelar pertemuan di Depok membahas penguatan tata kelola ruang digital di tengah dinamika global, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran. 
• Organisasi menekankan pentingnya literasi informasi, sinergi lintas elemen, serta penyebaran informasi yang valid guna mencegah disinformasi di masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah putra-putri Keluarga Angkatan Darat yang tergabung dalam  Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) menggelar pertemuan di Depok, pada Kamis (30/04/2026).

Hadir Ketua Umum PPAD Mayjen (purn) Komarudin Simanjuntak, perwakilan KSAD, Kostrad, Pusterad, dan FKPPAL.

Pertemuan itu digelar di tengah konflik geopolitik global dan tekanan inflasi yang salah satunya dipicu perang antara Iran menghadapi Amerika Serikat dan Israel. 

Dalam kesempatan itu dibahas upaya mendukung program pemerintah memperkuat tata kelola ruang digital nasional sebagai antisipasi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta dinamika anonimitas di ruang digital yang berpotensi memengaruhi stabilitas.

“Kebebasan dan kemudahan mengakses ruang digital saat berbagai kalangan berpotensi memecah belah persatuan jika tidak dapat mencerna dengan bijak keterbukaan dalam memperoleh informasi,” ujar Ketua Umum Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Haryara Tambunanar kepada wartawan pada Jumat (1/5/2026).

Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh anggota agar selalu pro aktif bekerjasama dengan lintas elemen untuk senantiasa memberikan informasi yang valid dan teruji kebenarannya kepada masyarakat sekitar agar tidak termakan berita hoax yang beredar di jagat maya.

"Saya berpesan kepada rekan-rekan semuanagar selalu senantiasa meningkatkan sinergi lintas elemen dalam setiap langkah perjuangan kita, dengan cara selalu pro aktif bersosialisasi dengan warga tentang informasi yang jelas kebenarannya dan bukan hoax" ujarnya.

Saat ini, HIPAKAD bersama Haryara Tambunan, merupakan ormas yang secara sah tercatat di beberapa kementerian serta institusi dan lembaga negara.

Mulai dari KBT Mabes TNI dan KBT Masbesad, selanjutnya sebagai ormas yang sah secara polpum di seluruh Indonesia, dan telah memiliki HAKI di kemenkumham terkait logo dan atribut lainnya sejak 2018.

Baca juga: Harga BBM di AS Tembus 4,30 Dolar AS per Galon, Trump Ngotot Akan Turun Drastis usai Perang Iran

AS Bahas Proposal Iran soal Selat Hormuz, Negosiasi Damai Belum Pasti

Perkembangan terbaru terjadi dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul munculnya proposal perdamaian yang diajukan Teheran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

Mengutip laporan CNBC International, Selasa (28/4/2026), Presiden Donald Trump bersama tim keamanan nasionalnya telah mulai membahas proposal tersebut.

Dalam usulan itu, Iran menawarkan pembukaan Selat Hormuz dengan syarat Amerika Serikat mencabut blokade dan konflik yang telah berlangsung sekitar dua bulan dihentikan.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi adanya pembahasan tersebut.

"Saya akan mengkonfirmasi bahwa presiden telah bertemu dengan tim keamanan nasionalnya pagi ini," kata Leavitt.

"Pertemuan mungkin sedang berlangsung," tambahnya menyebut "tetapi proposal tersebut sedang dibahas."

Namun demikian, belum ada kepastian apakah pemerintah AS akan menerima tawaran tersebut.

Trump sebelumnya menyatakan tidak akan mencabut blokade Selat Hormuz hingga kesepakatan dengan Iran dinyatakan “100 persen selesai”.

Baca juga: Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi Setelah Trump Pertimbangkan Aksi Militer Baru ke Iran

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai konsep “pembukaan” Selat Hormuz yang diajukan Iran tidak sesuai dengan prinsip jalur perairan internasional.

"Yang mereka maksud dengan membuka selat adalah, 'Ya, selat terbuka, selama Anda berkoordinasi dengan Iran, mendapatkan izin kami, atau kami akan meledakkan Anda dan Anda membayar kami,'" kata Rubio.

"Itu bukan membuka selat. Itu adalah jalur perairan internasional. Mereka tidak dapat menormalisasi, dan kita juga tidak dapat mentolerir upaya mereka untuk menormalisasi, sistem di mana Iran memutuskan siapa yang berhak menggunakan jalur perairan internasional dan berapa banyak yang harus Anda bayarkan kepada mereka untuk menggunakannya," jelasnya.

Pemerintah AS selama ini menegaskan bahwa tujuan utama konflik adalah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Iran sendiri mengakui melakukan pengayaan uranium, namun membantah mengarah pada pengembangan senjata.

"Semuanya akan menjadi hal kecil dibandingkan dengan itu, jika mereka pernah diberi senjata nuklir," kata Trump.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyalahkan Washington atas kegagalan sejumlah perundingan sebelumnya.

Dalam kunjungannya ke Saint Petersburg, Araghchi menyebut pendekatan AS menghambat tercapainya kesepakatan.

"Pendekatan AS menyebabkan putaran negosiasi sebelumnya, meskipun ada kemajuan, gagal mencapai tujuannya karena tuntutan yang berlebihan," kata Araghchi.

Dalam perkembangan lain, Presiden Vladimir Putin menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik. Rusia dan Iran juga menegaskan komitmen terhadap hubungan strategis kedua negara setelah pertemuan bilateral.

Hingga kini, proses diplomasi masih berlangsung dan belum ada keputusan final terkait proposal yang diajukan Iran maupun langkah lanjutan dari pihak Amerika Serikat.