Breaking News:
Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Hidayat Nur Wahid: Agenda Pilkada dalam Rangka Menguatkan NKRI   

Kebahagiaan untuk semua, tidak boleh orang per orang, tidak boleh kelompok per kelompok, tapi kebersamaan.

Editor: Content Writer
dok. MPR Ri

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 adalah Pilkada yang melahirkan kedaulatan rakyat.

Untuk melahirkan kedaulatan rakyat, kita tidak boleh berubah dari kesepakatan bahwa seluruh agenda Pilkada adalah dalam rangka menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pilkada bukan untuk membelah NKRI, menguatkan liberalisme, menguatkan kedaerahan, atau menjalankan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip dasar bahwa  Pilkada itu rezim Pemilu, Pemilu rezim reformasi,” tegas Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa HNW, selaku narasumber acara diskusi dalam rangka Press Gathering Pimpinan MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ballroom Crowne Plaza, Bandung, Sabtu sore (7/11/2020). Dalam diskusi itu HNW hadir secara virtual.

Lebih lanjut HNW menerangkan, untuk melaksanakan Pilkada yang tidak bertentangan prinsip dasar itu, Pimpinan MPR mengusulkan kepada KPU agar membuat ketentuan yang mencantumkan NKRI di dalam visi dan misi calon kepala daerah.

Tujuannya agar apa yang dilaksanakan atau dijalankan oleh kepala daerah tidak keluar  dari Empat Pilar MPR.

“Kalau Empat Pilar sudah dijalan berarti tidak keluar dari NKRI,” kata HNW dalam diskusi yang  bertema: ‘Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah’ tersebut.

Hanya saja Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, atau hari efektif menuju pelaksanaan Pilkada 9 Desember kurang dari satu bulan.  Mungkin visi misi NKRI belum tercermin dalam visi misi calon kepala daerah untuk sekarang ini. 

Maka, Hidayat Nur Wahid berharap, pada Pemilu yang akan datang masalah ini betul-betul diakomodasi, sehingga menjadi rujukan dalam menyusun visi misi calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada kepala daerah yang mengampanyekan trisila atau ekasila, karena yang kita sepakati adalah Pancasila. 

Dr. H.M. Ali Taher Parasong yang juga narasumber dalam diskusi itu berpendapat, visi besar Pilkada  tidak boleh bergeser dari alinea kedua dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Visi besar Indonesia itu ada di alinea kedua. Bunyinya:

“Dan, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved