Selasa, 11 November 2025

Penangkapan Petugas DKP

Lily Wahid: Masa 7 Maling Ditukar dengan 3 Petugas?

Barter tujuh nelayan Malaysia dengan tiga petugas KKP menyisakan kekecewaan pada anggota Komisi I DPR, Lily Wahid.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Juang Naibaho
zoom-inlihat foto Lily Wahid: Masa 7 Maling Ditukar dengan 3 Petugas?
TRIBUN BATAM/Nurul Iman
Tiga petugas DPK Kepulauan Riau yang baru saja tiba di Batam setelah ditahan kepolisian Malaysia
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barter tujuh nelayan Malaysia dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyisakan kekecewaan pada anggota Komisi I DPR, Lily Wahid.

Politisi asal PKB ini sangat kecewa dengan sikap seluruh pemimpin Indonesia yang seakan-akan membiarkan barter tersebut terjadi. Menurutnya, masalah ini berkaitan erat dengan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. "Masa tiga petugas kita ditukar dengan tujuh maling," ujar Lily saat ditemui di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Rabu (18/8/2010).

Sebenarnya Indonesia sendiri punya posisi tawar tersendiri terhadap Malaysia dalam pengadaan tenaga kerja. Lily menjelaskan, bila TKI tidak lagi dipekerjakan di Malaysia maka perekonomian mereka akan mati. Pasalnya, negeri jiran tersebut itu memiliki perkebunan yang luas sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja.

"Kita juga mempunyai bargaining potition terhadap Malaysia. Sebenarnya hal ini tergantung pemimpinnya. Masa Kemenlu ini bisa dengan mudah melepas penangkap ikan lima trol dengan tujuh nelayan. Kemudian membawa tiga petugas KKP dibawa ke sana (Malaysia) untuk dibarter?" terangnya.

Ia pun kembali akan mengklarifikasi keterangan kepada tiga petugas KKP tersebut,. Pasalnya, ada perbedaan keterangan saat sebelum di tangkap dan saat setelah lepas. "Kita juga akan meminta keterangan lebih lanjut, soalnya sebelum dilepaskan, ketiga petugas KKP tersebut mengatakan bila tujuh nelayan tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia, tetapi setelah kembali justru berbeda keterangan," ungkapnya.

Komisi I DPR sendiri pun akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk membahas permasalahan tersebut yang dianggap sudah menginjak-injak kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved