Marzuki Alie: Saya Tak Pernah Bilang Ada Mark Up Gedung DPD

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik pembangunan gedung perwakilan DPD di 33 provinsi terus berlanjut. Perseteruan antara DPD dan DPR pun muncul akibat hal itu.

Situasi memanas yang diawali oleh pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie yang menyatakan bahwa ada dugaan penggelembungan dana (mark up) di proyek bernilai Rp 823 miliar tersebut kemudian menjadi sorotan media massa.

Akan tetapi, Marzuki Alie membantah keras telah memberikan statement kepada media massa bahwa ada dugaan mark up di proyek itu.

"Harusnya harga per meter di bawah Rp 2 juta. Saya enggak bilang mark up," ujar Marzuki saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/6/2011).

Menurut Marzuki, apa yang dilakukannya hanyalah melakukan kontrol publik. Sebab DPR adalah lembaga legislatif. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menambahkan, tidak semua anggota DPD setuju dengan rencana tersebut.

Terkait pernyataan pimpinan DPD bahwa anggaran kantor perwakilan sudah disahkan DPR, Marzuki mengaku terusik dengan seberapa pentingnya gedung tersebut dibangun. Dengan luas 2.682 meter per segi untuk satu kantor, artinya satu gedung harga per meter perseginya Rp 9,4 juta.

"Ini kalau sudah disahkan, Menkeu cari uang, sedangkan keuangan kita sedang defisit, maka harus pinjem terus mengeluarkan surat utang. Coba kita berhitung deh, saya tidak kritik DPD, kalau PU yang kerja kenapa DPD sewot?," jelasnya.

Ia pun mengingatkan, bagaimana dirinya menekan harga gedung baru DPR dari Rp 1,8 triliun hingga Rp 1,162 triliun. Itu terjadi karena publik mengawasi DPR.