KAI Desak Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis
Dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan, Koalisi Anggaran Indonesia (KAI) merekomendasikan pemerintah untuk
Penulis:
Imanuel Nicolas Manafe
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan, Koalisi Anggaran Indonesia (KAI) merekomendasikan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis
"Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan dasar yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis," ujar Sekjen KAI Abdul Waidl kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Bakoel Coffee Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2012).
Menurut Abdul, dana anggaran untuk pendidikan gratis yang ideal yaitu sebesar Rp 155,65 triliun yang terdiri dari Rp 84,2 triliun untuk menutup biaya operasional personalia, Rp 24,51 triliun untuk menutup biaya operasional non-personalia, Rp 0,99 triliun untuk menutup biaya investasi SDM dan Rp 42,13 triliun untuk menutup biaya investasi sarana dan prasarana.
Selain itu, Abdul menjelaskan, perlu disediakan dana sebesar 10 persen dari total nilai tersebut untuk menutup biaya pengelolaan (Pemerintah) pendidikan dasar gratis.
Pemerintah juga perlu melakukan verifikasi kapasitas dan jumlaj guru di seluruh Indonesia sehingga jumlahnya tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan.
"Jika jumlah guru tidak over-quantity, maka fiscal space bidang pendidikan makin longgar sehingga kebutuhan peserta didik dapat terbiayai sesuai dengan SPM pendidikan," jelas Abdul.
Abdul menambahkan, untuk meningkatkan minat guru di daerah terpencil, pemerintah harus memberikan intensif yang berbeda dengan guru yang bertugas di perkotaan dan daerah maju.
