PPP Kecam Pemerintah Pinjamkan Cadangan Devisa ke IMF
Fraksi PPP di Komisi XI DPR mempertanyakan keputusan pemerintah Indonesia ingin meminjamkan cadangan devisa sebesar 1 miliar dolar AS
Penulis:
Abdul Qodir
Editor:
Anwar Sadat Guna
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PPP di Komisi XI DPR mempertanyakan keputusan pemerintah Indonesia ingin meminjamkan cadangan devisa sebesar 1 miliar dolar AS ke International Monetary Fund (IMF).
Bagi Fraksi PPP di Komisi XI, cadangan devisa tersebut jauh lebih menguntungkan dikelola oleh Bank Indonesia (BI) daripada dipinjamkan ke IMF.
Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Zaini Rahman, di Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Menurut Zaini, cadangan devisa tersebut jauh lebih menguntungkan dikelola BI, karena bisa menambah benefit, baik bagi BI maupun untuk membantu persoalan bank-bank di dalam negeri, termasuk membantu para importir mengatasi kesulitan-kesulitannya.
"Namun, jika cadangan devisa itu dipinjamkan ke IMF, belum jelas benefit yang diperoleh, dalam bentuk apa dan sebesar apa?" tegas Zaini.
Menurut dia, hingga kini pemerintah tak pernah menjelaskan secara konkret tentang rencana peminjaman ke IMF tersebut.
Bahkan, DPR belum tahu persis dana pinjaman itu berasal dari cadangan devisa atau dari APBN.
Namun, jika peminjaan itu berasal cadangan devisa yang semestinya dikelola BI, maka pemerintah telah intervensi kebijakan BI. "Dan itu melanggar Undang-Undang, sementara kalau itu dari APBN, itu harus mendapat persetujuan DPR," tandasnya.
Bagi Zaini, langkah pemerintah Indonesia ini terksesan selalu mau dengan mudah mengikuti keinginan IMF.
Faktanya, sejak refomasi, banyak kebijakan Indonesia atas dasar keinginan IMF yang mengakibatkan Indonesia harus menanggung risiko atau kerugian besar.
"Seperti kasus kebijakan obligasi rekap yang mengakibatkan Indonesia menanggung beban berat," imbuhnya.
Dalam konteks rencana peminjaman cadangan devisa Indonesia ke IMF, lanjut Zaini, masyarakat tidak mau kerugian dan risiko-risiko kembali menjadi tanggungan di masa mendatang.
Zaini mengingatkan, selama ini IMF sudah melakukan mal-praktik ekonomi di Indonesia, yang justru menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap perekonomian di Indonesia.
"Kenapa kita masih harus selalu baik dan tunduk pada keinginan IMF? Justru akibat mengikuti skenario IMF, utang Indonesia terus melonjak hingga Rp 1.900 triliun yang menjadi beban bagi Indonesia ke depan," tandasnya.
KLIK JUGA:
