Tiga Kemungkinan Kerusuhan Sampang Bisa Terjadi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen TNI Purnawirawan Tubagus (TB) Hasanuddin mengungkap perbedaan tugas yang dilakukan intelijen pada era Orde Baru dengan era reformasi saat ini.

Hal ini yang kemudian menjadi jawaban pertanyaan, benarkan intelijen saat ini dapat dikatakan lalai menjalankan pekerjaannya sehingga kasus bentrokan di Sampang, Madura, Jawa Timur terjadi

"Intel di era reformasi tidak sama dengan intel di era Orde Baru. Di era Orba, intel juga eksekutor yang melakukan tindakan atau kegiatan operasional yang boleh  melakukan  apapun. Sementara diera demokrasi intel terbatas mencari , mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan informasi. Kesimpulannya diberikan kepada para eksekutor," kata TB Hasanuddin yang juga politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (28/8/2012).

Eksekutor yang dimaksud, lanjutnya, pada level daerah  adalah para gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk, kapolres dandim dan yang lain.  untuk kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. 

Dalam kasus Sampang, imbuhnya, ada tiga  kemungkinan yang terjadi. Pertama, barangkali intel sudah bekerja dengan profesional dan kemudian menyampaikannya kepada eksekutor, tapi eksekutor tidak merespon dan  tidak menindak lanjuti hasil temuan tersebut.

Kedua , aparat intelijen bekerja tak optimal karena lemahnya kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisa data , sehingga sarannya keliru  sehingga eksekutor keliru dalam membuat keputusan.

"Ketiga, bisa jadi tidak adanya kordinasi antara aparat intel dengan pemerintah sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri. Maka, sebaiknya pemerintah segera membentuk tim evaluasi dari kasus ini untuk dijadikan perbaikan dalam  menangani konflik-konflik  yang akan datang.

"Saya mengapresiasi Presiden SBY dengan menurunkan para menterinya  ke Sampang. Akan tetapi,  SBY harus lebih serius menangani konflik-konflik  yang terjadi didaerah lainnya, jangan hanya di Sampang," TB Hasanuddin mengingatkan.