Verifikasi Parpol
Bekas Wakabiro Hukum KPU Bantah Bocorkan Data Verifikasi
Bekas Wakil Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Nanik Suwarti membantah telah membocorkan kecurangan
Penulis:
Y Gustaman
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekas Wakil Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Nanik Suwarti membantah telah membocorkan kecurangan data verifikasi administrasi ke publik, seperti dituduhkan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik tujuh komisioner KPU di depan majelis pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nanik menegaskan tidak sama sekali pernah menyebut empat partai yakni Hanura, PPP, PKS dan Golkar harusnya tak lolos.
Bantahan Nanik ini menimpali pernyataan Ketua Umum DPP PPPI Daniel Hutape yang mengatakan menerima data bocoran hasil verifikasi administrasi KPU darinya. Bahkan Nanik membantah data yang diperlihatkan PPPI sebagai pengadu dalam sidang tersebut.
"Data itu bukan dari saya. Nanti saya dimarahin sama partai. Kalau perlu bapak (ketua majelis pemeriksa DKPP Jimly Asshiddiqie) memanggil saya," seloroh Nanik berapi-api menimpali pernyataan Daniel di ruang sidang Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Sebelumnya, kuasa hukum PPPI Bahtiar HM sempat menanyakan Nanik apa tahu empat partai yang disebutnya tak lolos verifikasi. Ia benarkan itu tapi tak menyebut nama partainya, dan hanya menjelaskan mereka tak lolos karena tak memenuhi syarat minimal 75 persen kepengurusan di sejumlah kabupaten.
"Bukan cuma empat sebetulnya. Kalau mau jujur lebih dari itu. Saya enggak pernah menyebutkan Golkar, PKS, Hanura dan PPP. Yang sebut itu para pengadu dan pelapopr. Saya hanya jelaskan waktu verifikasi tanggal 23 Oktober 2012," ujar Nanik.
Pada 23 Oktober seluruh data di 50 komputer untuk input hasil verifikasi dibawa ke KPU. Saat itu dirinya tak berwenang karena dipecat komisioner. Ia menjelaskan verifikator ketika masuk ruangan, tak boleh membawa laptop, harus melepas jaket dan sepatu.
Usai persidangan, Nanik juga menegaskan bahwa data yang diperlihatkan di depan majelis pemeriksa tidak sama dengan data terakhir yang dilihatnya pada 23 Oktober 2012.
"Makanya biarin saja kan saya sudah pensiun. Saya tanggal 23 enggak resmi lagi jadi Wakabiro Hukum KPU. Kalau data yang diperlihatkan tidak benar. Data yang ada di komputer itu data gelondongan," tukas Nanik sambil berlalu meninggalkan wartawan.