Politik Berbiaya Tinggi Potensi Terbesar Terjadinya Praktik Korupsi
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin melihat kurang tegasnya aturan dan pengawasan mengenai pendanaan
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Feryanto Hadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin melihat kurang tegasnya aturan dan pengawasan mengenai pendanaan parpol yang ada saat ini, menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi-kolusi.
"Soal pendanaan parpol itu masalah besar. Kalau parpol mudah menerima bantuan dari manapun maka yang kaya akan menguasai. Politik akan dikuasai mereka yang punya dana besar," kata Din di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013).
Adanya persaingan mendapatkan dan menggunakan dana besar untuk pemenangan pemilu, kata Din Samsudin, bisa menjadi bentuk persaingan yang tidak sehat. Bahkan, nantinya, bisa menjadi awal bermunculannya tindakan korupsi karena biaya besar yang sudah dikeluarkan untuk pemenangan pemilu.
"Persaingan itulah yang mengakibatkan perpolitikan nasional sekarang ini jadi politik berbiaya tinggi. Jadi anggota dewan, bupati, gubernur, presiden, semuanya butuh biaya mahal. Inilah yang jadi menumbuh-suburkan korupsi-kolusi. Tidak hanya menggurita, tapi merajalela. Kita jadi seperti berada di lingkaran setan," kata Din.
Agar masalah tidak semakin berlarut-larut, Din berharap agar sistem politik di Indonesia segera diperbaiki.
"Ini harus dicegah dengan cara membenahi sistem perpolitikan kita. Termasuk pemberian dana sumbangan secara transparan. Jangan dibebaskan begitu saja. Jika dibebaskan, yang kaya akan lebih banyak tampil pada iklan dan pemberitaan. Kalau politik kita seperti itu saya yakin tidak ada pembenahan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara."