Ratu Atut Dan Rano Karno
Hanura Tidak Setuju Rano Karno Mundur dari Wagub
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menyarankan sebaiknya Rano Karno tidak perlu mundur dari kursi wakil gubernur Banten
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menyarankan sebaiknya Rano Karno tidak perlu mundur dari kursi wakil gubernur Banten karena ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan.
"Perselisihan pandangan dengan gubernurnya sebaiknya dapat diselesaikan dengan mencari jalan keluar bersama yang win win solution," kata Saleh, Rabu (24/7/2013).
Sebagai kepala pemerintahan di provinsi, Saleh mengatakan justru harus memberikan contoh yang baik buat warganya dan untuk memakmurkan masyarakat Banten karena Hanura sebagai parpol pengusung ingin agar mereka wajib menyelesaikan masa baktinya selama lima tahun secara bersama dan tidak untuk bercerai ditengah jalan sesuai janjinya waktu itu.
Bahkan keseriusan Rano mundur dari Wagub Banten dibuktikan dengan menemui Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum lama ini.
Namun Rano tidak jadi mundur karena Megawati tidak mengijinkannya."Bu Mega minta Rano bersabar saja," kata Anggota DPR dari PDI-P Dedi Gumelar.
Rano yang dikonfirmasi Tribunnews.com lewat telepon selulernya soal ini belum memberikan jawabannya.
Pada Pilkada Provinsi Banten 2011 lalu pasangan Ratu Atut-Rano Karno diusung 11 partai politik antara lain Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura, Gerindra, PKB, PBB dan PAN. Pasangan Atut-Rano yang juga didukung 22 partai non parlemen memperoleh 61 persen suara pemilih, unggul dari pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita yang memperoleh 38,39 persen, dan pasangan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzaki dengan perolehan suara 11,40 persen.
