Ical: Asal Rakyat Sejahtera, Politik Dinasti Tidak Boleh Dilarang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti. Pria yang akrab disapa Ical ini mengatakan, asalkan tetap membawa kesejahteraan rakyat, praktik politik dinasti tidak perlu dipersoalkan.

"Kaitan dari politik dinasti bahwa selama bagian dari politik dinasti itu mampu, amanah dan akuntabel. Serta bertumpu pada kesejahteraan rakyat (tentu) kita tidak boleh menutup kesempatan itu," ujar Ical, Minggu (20/10/2013).

Menurut Ical, partai Golkar adalah partai demokratis dan tidak pernah membatasi hak seorang warga negara untuk berpolitik.

"Saya tegaskan bahwa Golkar pada hakikatnya partai modern dan demokratis. Golkar tidak bisa membatasi setiap warga negara, karena hak politik bagian integral dari HAM," ujarnya.

Namun sebaliknya, jika ternyata yang bersangkutan tidak mampu, tidak amanah dan justru merugikan dan menyengsarakan rakyat, tentu harus diberlakukan proses hukum bagi yang melakukan.

"Kalau sebaliknya, pejabat itu menyusahkan rakyat, tidak usah dikaitkan dengan dinasti politik juga kita harus dukung penegakkan hukum," tukasnya.

Ia berkeyakinan, praktek politik dinasti yang negatif akan dengan sendirinya mengalami kejatuhan dan penolakan dari rakyat sehingga yang bersangkutan akan menerima hukumannya secara langsung.

"Dinasti politik yang negatif akan terkoreksi dengan sendirinya. Bagi Golkar paling utama adalah penegakan hukum sendiri, Indonesia itu kan negara hukum dan bukan negara orang perorangan," tandasnya.