Kasus Hambalang
Amir Syamsuddin: Anas Bukan Bagian dari Tim Sukses Pemilu Demokrat 2009
Saya kok tidak mengerti ya, kalau dulu itu sepanjang ingatan saya bung Anas tidak membawahi tim sukses.
Penulis:
Muhammad Zulfikar
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai pernyataan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait dugaan dana kampanye 'skandal Pilpres 2009' tidak mendasar. Menurutnya, Anas bukanlah bagian tim sukses pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya kok tidak mengerti ya, kalau dulu itu sepanjang ingatan saya bung Anas tidak membawahi tim sukses. Maupun berkaitan dengan Pemilu," kata Amir di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Amir menuturkan, Anas perlu membuktikan ucapannya terkait dana kampanye 'skandal Pilpres 2009'. Amir melihat apa yang dibicarakan oleh Anas adalah bentuk pembelaan diri bekas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
"Dia (Anas) dalam upaya untuk mencoba membela dirinya. Dan tentu saja ia mencoba meringankan apa yang telah diperbuat," tuturnya.
Amir mengatakan, pada saat SBY berkampanye di 2009, ketua Tim Suksesnya adalah Menteri Koordinator Perekonomian saat ini yaitu Hatta Radjasa. Dirinya kembali menegaskan bahwa Anas Urbaningrum tak pernah pimpin Tim Sukses pemenangan SBY di 2009.
"Setahu saya Tim Sukses (pemenangan SBY 2009) adalah Hatta Rajasa," ucapnya.
Seperti diberitakan, Anas usai menjalani pemeriksaan tindak pidana pencucian uang di KPK, Jumat lalu, menyatakan bahwa dirinya sudah memberikan data awal kepada penyidik KPK. Data itu mengenai asal usul uang pembelian mobil Harrier.
Tak hanya itu, Anas juga mengklaim kembali memberikan data kepada KPK ihwal dugaan 'skandal Pilpres 2009'. Utamanya mengenai dana pencalonan Presiden.
"Data itu tentang hasil audit Akuntan Independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pilpres 2009," kata Anas di halaman kantor KPK.
Data itu, lanjut Anas, dinilai akan membongkar skandal salah satu calon presiden pada Pilpres 2009, yang menghimpun dananya dengan langkah yang curang.
"Dari data awal itu tampak bahwa dari daftar penyumbang, apakah itu perseorangan atau korporasi yang jumlah totalnya Rp 232 miliar. Itu ada sebagian data penyumbang perseorgan dan korporasi yang sesunguhnya tidak nyumbang atau hanya dipakai namanya saja," kata Anas.
