Gambaran Pemerintahan Jokowi di Mata Politisi Cantik Ini

TRIBUNNEWS.COM - Duta Reformasi Birokrasi Universitas Indonesia (UI), Dewi Aryani optimis pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan mampu membawa perbaikan birokrasi di Indonesia.

Apalagi, perbaikan birokrasi menurutnya menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu bisa direalisasikan, jika tanggal 22 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kemenangan resmi Jokowi-JK dan 20 Oktober sebagai hari pelantikan pemimpin baru.

"Rasa syukur saya begitu mendalam. Bagaimana tidak, salah satu deklarator utama birokrasi bersih sebentar lagi menjadi Presiden dan memimpin gerakan ini secara nyata dan konkrit," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (9/7/2014).

Dia yakin-seyakin-yakinnya Indonesia ke depan akan lebih bersih, menjaga betul amanat konstitusi sehingga Indonesia benar-benar segera menjadi negara yang berdaulat di segala bidang, berdikari dlm bidang ekonomi dan memiliki kepribadian sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani dunia internasional.

"Kabinet Jokowi harus diisi orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing dan pro kepada birokrasi bersih dan melayani dan bukan bagian dari masa lalu birokrasi yang korup," pesan anggota Komisi VII DPR RI ini.

Lebih lanjut dia mengisahkan saat itu selain para tokoh utama deklarator seperti Jokowi, Dewi Aryani, Teten Masduki, Mahfud MD, putri K Wardani, Jenderal Moeldoko hadir pula tokoh dan senior gerakan perubahan birokrasi dan turut serta sebagai deklarator. Yaitu Profesor Dr Sofian Effendi, Sarwono Kusumaatmadja, J Kristiadi, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Samosir, Bupati Sumbawa Barat, Bupati, Mamuju, Walikota Denpasar dan Walikota Kediri dan ratusan tokoh politik, kepala daerah, ormas, akademisi, dan lainnya.

Dijelaskan, deklarasi birokrasi bersih dan melayani saat itu dilakukan karena berangkat dari fakta bahwa reformasi politik dan reformasi hukum yang telah bergulir sejak 1998 tidak berjalan dengan semestinya dan gagal mensejahterakan masyarakat karena reformasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan reformasi sistem administrasi (birokrasi) negara. (Andri Malau)