Faisal Assegaf: Pimpinan Hamas Kecewa Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Ringkasan Berita:

• Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf mengungkapkan kekecewaan pihak Hamas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai semakin condong ke Amerika Serikat dan Israel.
• Termasuk keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian yang dianggap hanya kedok diplomasi.
• Ia juga mengkritik pernyataan Presiden Prabowo di PBB yang mengisyaratkan pentingnya keamanan Israel saat Palestina masih mengalami penjajahan.
• Pemerintah juga dinilai lamban dan tidak tegas dalam menanggapi konflik Iran.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, mengungkapkan adanya kekecewaan dari kelompok pejuang Palestina, Hamas, terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Faisal menyebut kebijakan Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan yang lebih berpihak kepada kepentingan Amerika Serikat dan Israel.

Hal itu diungkapkan Faisal berdasarkan komunikasi langsung dirinya melalui pesan singkat dengan salah satu pimpinan Hamas.

"Saya pernah WA (WhatsApp) salah satu pimpinan Hamas, mereka itu kecewa ketika Indonesia masuk Dewan Perdamaian," kata Faisal dalam wawancara khusus dengan Tribunnews.com di  Palmerah, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurut Faisal, penggunaan nama 'Dewan Perdamaian' hanyalah kedok diplomasi.

Padahal inti dari lembaga tersebut adalah untuk melumpuhkan kekuatan para pejuang di Gaza.

Ia pun menyoroti pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu yang dinilai sangat kontroversial.

Kala it  Prabowo menyatakan pentingnya menjamin keamanan dan keselamatan Israel.

"Ini sangat aneh. Ketika bangsa Palestina sedang dijajah, Presiden Indonesia justru berbicara tentang pentingnya keamanan negara penjajah," tegas Faisal.

Faisal juga menilai pemerintah saat ini terkesan 'kikuk' dalam merespons eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.

Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang hanya menunda keterlibatan di Dewan Perdamaian setelah perang pecah, bukan menyatakan keluar secara tegas.

Selain itu, Faisal mencatat pemerintah telat memberikan ucapan belasungkawa atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia juga dinilai belum berani mengutuk agresi militer yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap kedaulatan Iran.

"Padahal itu jelas sebuah pelanggaran hukum internasional dan kejahatan kemanusiaan," pungkasnya.