Wapres Jusuf Kalla Berupaya Dana Miliaran Dollar AS dari Norwegia Cair

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla berupaya agar dana hibah 1 miliar dollar AS dari Kerajaan Norwegia dapat segera dicairkan.

Menurut Wapres, sudah terlalu lama pemerintah Indonesia menggantungkan dana hibah tersebut. "Ini lah kita mau realisasikan segera, karena ini sudah lima tahun (proyek) ini tidak bergerak," kata Wapres kepada wartawan di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (6/5/2015).

Letter of Intent (LoI) antara Indonesia - Norwegia sudah ditandatangani sejak 2010 lalu oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudoyono. Wapres mengatakan hingga kini program tersebut tidak kunjung rampung, salah satunya karena ketidaksiapan pemerintah Indonesia. "Perencanannya kurang bagus, sistem admin kurang bagus, kita perbaiki segera," ujarnya.

Kerajaan Norwegia menghibahkan duit 1 miliar dollar AS untuk program pengendalian perubahan iklim, serta konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon.

JK mengaku sudah berkordinasi dengan menteri dan kepala lembaga terkait. Rencananya program tersebut akan dilaunching bulan depan, berbarengan dengan kedatangan Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak Norwegia mempertanyakan komitmen Indonesia terkait dana hibah tersebut. Pasalnya setelah bertahun-tahun, programnya tidak kunjung rampung. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sudah membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, yang menerima keluhan Kerajaan Norwegia itu akhirnya melaporkan hal tersebut ke Wapres.