BIN Harus Lebih Berhati-hati Rekrut Anggota Intelijen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Prananda Surya Paloh menyesalkan postingan selebritas Banyu Biru soal SK sebagai anggota intelejen. Padahal, anggota intelejen diharuskan tidak diketahui publik.

Karena itu Politikus NasDem ini menilai Badan Intelijen Negara (BIN) harus lebih berhati-hati dalam merekrut anggotanya.

"Karena kejadian memalukan ini hanya menimpa intel Indonesia," tegas Putera pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini kepada Tribun, Selasa (2/2/2016).

"Kejadian agen rahasia butuh pengakuan seperti ini tidak boleh terulang kembali," demikian dia menyayangkan.

Seharusnya, imbuh dia, agen rahasia diberikan pelatihan dan pembinaan oleh Badan Intelijen.

"Sebelumnya harus lewat seleksi ketat dari para kandidat, termasuk kondisi kejiwaannya," katanya.

Nama Badan Intelijen Negara kembali mencuat sepekan terakhir terkait ulah anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan BIN, lembaga internal yang baru saja dibentuk.

Akun Banyu Biru di media sosial Path mengunggah foto surat keputusan penunjukannya sebagai anggota DISK dari Kepala BIN Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

Surat keputusan (SK) tersebut sejatinya bersifat rahasia karena hanya ditujukan kepada orang yang namanya tersebut di dalamnya dan pejabat BIN terkait. Demikianlah sifat dan prinsip kerja intelijen yang tertutup dan kompartementasi.

Hal ini membuat pihak yang tidak berkepentingan atau bekerja sama langsung pun tak akan mengetahui posisi strategis seseorang di dalam lembaga intelijen, termasuk BIN.

Sutiyoso membenarkan bahwa dirinya membentuk DISK. Namun, Sutiyoso enggan menjelaskan personel, tugas, dan fungsi Dewan Informasi tersebut.

"Saya memang membentuk Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di BIN. Tugas dan fungsinya apa, terus personelnya siapa saja, tidak bisa saya ungkap kepada publik. Itu rahasia (classified) sifatnya," ujar Sutiyoso (Kompas, 1/2/2016).

BIN adalah induk dari lembaga intelijen yang terdapat di satuan kerja (satker) lain, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Intelijen Kepolisian (BIK) di Mabes Polri, Intelijen Kejaksaan, Intelijen Bea dan Cukai, Intelijen Kementerian Dalam Negeri yang tergabung dalam Kesbang Linmas, dan lain-lain.

Laksamana Madya (Purn) AA Kustia dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen Volume VI No 36 Tahun 2012 mengingatkan, moral dan etika pertama intelijen adalah kerahasiaan.

Dalam hal kerahasiaan, akan ada dampak terhadap kepentingan masyarakat. Dalam hal itu, Kustia mengingatkan, bukan kerugian materi dan finansial yang penting, melainkan akses pengawasan oleh masyarakat.