Presiden Jokowi Diminta Pimpin Langsung Bersih-bersih Kepabeanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera memanggil Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan bersama seluruh jajarannya.

Hal ini tak lain untuk membicarakan cara menghentikan bocornya pemasukan negara melalui cukai akibat aktivitas impor barang ilegal.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan, menanggapi dugaan masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia.

Dikatakan Trimedya, semua juga paham bahwa soal impor komoditas seperti daging dan besar dikuasai oleh mafia. Terbukti berkali-kali kasus demikian terjadi.

Mafia impor itu terus bertahan karena melibatkan kekuatan penting di republik, dan selama ini tak pernah tuntas pengungkapan hingga ke akarnya.

Ia menegaskan, kalau pemerintah serius dan tak ada elite negara bermain, masalah mafia impor adalah urusan sederhana. Ditjen Bea Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan di pintu importasi barang harus memperketat pengawasan.

"Untuk itu, sebaiknya presiden segera memanggil Menteri Keuangan bersama jajarannya seperti Dirjen Bea Cukai. Kemudian Kapolri, BIN, bahkan KPK, untuk menuntaskan ini. Menkopolhukam dilibatkan untuk menuntaskan ini," kata Trimedya, Kamis (10/3/2016).

Menurutnya, gerak yang dipimpin Presiden menuntaskan mafia impor itu, seharusnya tak seperti pemadam kebakaran. Artinya, gerakannya harus mampu membersihkan sampai ke akarnya.

"Bukan hanya impor daging, tapi juga lain. Ini ada sindikat dan mafia. Harus dibongkar. Apa yang dulu terjadi dengan mantan Presiden PKS juga sudah membuktikan. Ini yang harus benar-benar dituntaskan," tegas Trimedya.

"Kalau mafia impor ini selesai, saya kira presiden takkan pusing lagi. Karena potensi pemasukan negara bisa diselamatkan. Potensi pemasukan negara dari impor ini besar sekali. Makanya Pemerintah harus sungguh-sungguh."

Trimedya juga mendukung bila KPK dilibatkan untuk memberikan semacam terapi kejut (shock theraphy) di sektor importasi komoditas dimaksud.

"Kalau ada mau upaya shock therapy, misalnya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di bagian itu, ya bagus. Dari situ KPK bisa mengungkap siapa sebenarnya jaringannya. Kalau dulu Fathanah. Apa ada pemain lagi? Pasti ada mafianya karena keuntungannya besar sekali dari impor ilegal," ungkapnya.

Soal impor daging ilegal dari India itu pertama kali diungkap oleh Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun, yang meminta KPK RI mengawasi DJBC.

Pada 6 Januari 2016, kapal masuk pelabuhan Tanjung Priok membawa 7 kontainer yang diduga berisi daging dari India.

Dalam dokumen disebutkan bahwa isi kontainer adalah kulit olahan (wet blue). Namun, Petugas DJBC mencurigainya. Sebab kulit itu berada di dalam kontainer dengan pendingin mencapai 20 derajat Celcius.