Pengamat: Tak Ada Korelasi Pemecatan Fahri Hamzah dengan Sikap PKS Berniat Merapat Ke Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fahri Hamzah dikabarkan dipecat sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kabar itu mencuat setelah sebuah surat yang berisi pemecatan Wakil Ketua DPR itu beredar di kalangan awak media, Minggu (3/4/2016).

Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang tidak melihat korelasi pemecatan Fahri dengan sikap PKS merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keputusan PKS memberhentikan Fahri saya kira tidak ada hubungannya dengan sikap partai untuk merapat atau tidak pada pemerintahan Jokowi," ujar Kordinator Formappi itu kepada Tribunnews.com, Minggu (3/4/2016).

Menurutnya, PKS pasti punya mekanisme dan alasan tersendiri bila benar melakukan pemecatan Fahri.

"Karena itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya soal pemecatan Fahri. Pasti partai punya alasan dan pertimbangan," katanya.

Politikus PKS, Fahri Hamzah, dikabarkan dipecat dari seluruh jenjang jabatan dalam partai.

Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu.

Terkait kabar tersebut, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan adanya putusan Majelis Tahkim (MT) terhadap Fahri Hamzah.

Namun, Sohibul enggan mengungkapkan apakah putusan itu terkait pemecatan Fahri tersebut benar atau tidak.

"Kami belum memublikasi keputusan tersebut. Kami berpegang pada taat asas. Sebelum dipublikasikan keluar, kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan," kata Sohibul dalam pesan singkat, Minggu (3/4/2016).

Saat dikonfirmasi mengenai keaslian surat yang beredar di kalangan awak media, Sohibul juga enggan menjelaskannya.

"Saya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut. Jadi, saya tidak bisa mengomentari surat tersebut," kata dia.