Munaslub Golkar Tunggu SK Menkumham

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk membiayai terselenggaranya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar maka diusulkan agar calon ketua umum partai ditarik iuran miliaran rupiah.

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa kepastian soal iuran tersebut akan diputuskan oleh DPP Golkar
melalui rapat.

Namun demikian saat ini rapat tersebut belum bisa digelar.

"Insya Allah dilaksanakan nanti setelah Surat Keputusan (SK) Kemenkumham pengesahan hasil munas Bali keluar," ujar Idrus kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Sampai saat ini, SK pengurus Golkar dari Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) belum keluar karena kementerian belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA), yang mengesahkan pengurus hasil munas Bali.

Idrus yang juga calon ketua umum Golkar ini mengatakan salinan putusan tersebut harusnya sudah disampaikan ke kementerian saat ini, sehingga pekan depan SK bisa dikeluarkan dan DPP hasil munas Bali punya kekuatan hukum.

Dengan demikian pengurus punya dasar hukum untuk menggelar rapat dan meminta keterangan dari panitia atau steering committee (SC) soal gagasan iuran.

Idrus mengatakan setelah mendengar alasan-alasan tersebut, DPP akan mengambil keputusan.

"SC akan menyampaikan alasan-alasannya kenapa ditenukan jumlah seperti itu, nanti ada perdebatan-perdebatan sebagai sebuah proses demokrasi," jelasnya.