Pengamat Sebut Demo Pati Awal Mula Bangkitnya Gelombang Protes Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Aksi demonstrasi kolosal di berbagai  kota di Indonesia belakangan bukan hanya luapan kemarahan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen, melainkan sebuah determinasi historik bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat.

Oleh karena itu, Analis Politik Boni Hargens menilai sudah sepantasnya wakil rakyat DPRD dan DPRD bersikap rendah hati dan hormat terhadap rakyat sebagai pemilik kekuasaan.

"Narasi dan tindakan publik dari para wakil harus diselaraskan dengan kondisi hidup rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk dalam jabatan publik," ujar Boni Hargens, Minggu (31/8/2025).

Sebagai analis politik, Boni Hargens membacanya dalam skala makro bahwa gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri dan terpisah dari gerakan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan daerah lain di Indonesia. 

"Kita bisa saja mengkritisi kelemahan skenario managemen efisiensi di Kementerian Keuangan tetapi poinnya bukan hanya di situ," ujarnya.

Baca juga: Ketum HIMMAH Jenguk Para Aktivis Cipayung Plus Yang Jadi Korban Saat Demo DPRD Sumut

Sejak peristiwa Pati, Boni mengatakan sebetulnya sudah terlihat ada potensi terjadinya gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal yang boleh kita sebut “Jawa Spring” (Musim Semi Jawa).

Istilah ini, menurut dia, hanya meniru istilah “Arab Spring” atau Musim Semi Arab yang merujuk pada gelombang demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah yang dimulai akhir 2010.  

Boni mengatakan Pati di tanah Jawa memiliki sejarah yang istimewa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

"Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu," katanya.

Boni berharap hal itu tidak terjadi di Indonesia hari ini maka perlu ada analisis prediktif yang mendalam dalam rangka merumuskan langkah mitigasi dalam konteks “cegah dini.” 

"Dengan pola gerakan yang viral, massif, dan tak terbendung sejak kejadian Pati, semua institusi negara yang relevan disarankan melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam serta komprehensif mengenai situasi yang ada dan segera merumuskan langkah cegah dini yang efektif dan akurat," katanya.

Menurut dia sudah saatnya semua institusi publik menerapkan yang namanya “intelligence-led policy” yakni kebijakan yang berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan obyektif.

"Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks.

 Maka kebijakan publik sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen," katanya.

Sejalan dengan itu, secara pribadi sungguh mengapresiasi pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pejabat publik bersikap rendah hati dan melakukan koreksi diri karena siapapun di jabatan publik bisa diberhentikan kapan saja oleh rakyat.