Kamis, 13 November 2025

Pilgub DKI Jakarta

Memasuki Masa Tenang Pilkada, Polisi Minta Demonstrasi 11 Februari Dibatalkan

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, menilai rencana aksi bela ulama yang akan diselenggarakan pada 11 Februari 2017, sarat akan muatan politik.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa Aksi Damai 212 yang hendak menuju Monas memadati Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (2/12/2016). Aksi menuntut ditangkapnya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama kali ini diisi dengan kegiatan dzikir dan doa bersama. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir juga meminta tokoh masyarakat, pimpinan partai politik dan warga agar tidak ikut aksi massa 11 Februari 2017.

Dia meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memunculkan gejolak politik menjelang jadwal pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta.

"Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang Pilkada ini baik tanggal 11, 13, 14 sebaiknya tidak perlulah diikuti," jelasnya.

Haedar menjelaskan situasi politik hari ini sedang memanas. Sehingga, semua pihak diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk bisa saling berbagi menyelesaikan persoalan lain secara dewasa.

Ngobrol Baik-baik
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar Kepolisian lebih antisipatif menghadapi aksi demo pada 11 Februari 2017 mendatang.

Pelaksanaan aksi itu berdekatan dengan hari pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan 15 Februari 2017.

"Aparat mengantisipasi saja. Intinya diarahkan supaya damai," kata Fahri.

Fahri mengimbau agar perwakilan pemerintah melakukan komunikasi dengan pimpinan aksi. Penyampaian aspirasi melalui aksi atau demonstrasi diperbolehkan dan tak melanggar UU sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kan kalau ada aksi, ada pemimpinnya. Siapa yang memimpin, ngobrol baik-baik," kata Fahri.

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkomentar soal rencana aksi 11 Februari 2017 mendatang. Menurut dia, selama tak melanggar aturan, maka aksi tersebut bisa berlangsung.

"Kalau melanggar hukum ya ditindak, kalau enggak (langgar) ya jangan ditindak," kata Anies.

Adapun soal pengerahan masa di masa tenang kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies juga meminta untuk melihat aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia, kata Anies, merupakan negara hukum.

"Bukan menurut saya baik atau benar tapi menurut aturan hukum. Kalau aturan hukumnya dilarang, aturan mana yang melarang, kalau aturannya tidak melarang ya jangan dilarang," kata Anies.

Di sisi lain, Anies meminta suasana damai tidak hanya tercipta hingga hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

Dia berharap masyarakat bisa saling menghormati satu sama lain.

"Saya ingin garisbawahi bahwa Jakarta masih ada kehidupannya di tanggal 16, 17 Februari dan seterusnya jadi jangan seakan akan urusan kita selesai pada tanggal 15 Februari saja, enggak," kata Anies.

Dia berjanji akan merangkul semua pihak bila terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies memastikan tak akan berpandangan partisan, melainkan melihat dari sisi positif. (coz/fer/kps/wly)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved