Waspada Intimidasi, Polri Fokus Pengamanan DKI, Papua Barat, Aceh, Sulteng, Gorontalo dan Banten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta seluruh jajarannya dan pihak penyelenggara pilkada untuk mengawasi potensi kerawanan jelang pilkada serentak, Rabu (15/2/2017) besok.

310 pasangan di 101 daerah di Indonesia, akan ikut dalam kompetisi pilkada serentak. Baik bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Sebanyak 430.000 personel Polri dikerahkan untuk amankan Pilkada Serentak di beberapa tempat di Indonesia.

Bentuk intimidasi dan kampanye hitam, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, telah menerima informasi intimidasi dalam bentuk pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu di beberapa daerah.

Intimidasi juga terjadi di Ibu Kota Jakarta.

"Hari ini saya minta pada Kapolda, Pangdam, Panwaslu dan KPU, supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi kerawanan. Contoh, kami dapat info pada 15 Februari akan ada massa yang mengajak ramai-ramai mencoblos paslon tertentu dari tempat ibadah," ujar Titodi kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) kemarin.

Tito menuturkan, segala bentuk pemaksaan atau pesan intimidasi merupakan pelanggaran hukum. Kepolisian tidak akan segan menindak siapa pun yang melakukan hal tersebut.

Menurut Tito, kepolisian akan memperkuat penjagaan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah adanya intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Hal tersebut untuk menjamin pemilih bisa bebas menentukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa intimidasi.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk perkuat pengamanan TPS dan melakukan tindakan tegas bila ada pelanggaran hukum. Kami ingin agar demokrasi ini dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia," kata Tito.

Selain itu, terkait adanya kampanye hitam, Tito memastikan polisi bersama Panwaslu, akan melakukan penelusuran dan penegakan hukum.

Di sisi lain dia juga meminta masyarakat tidak mudah memercayai segala informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi.

Baca: Rizieq Tak Setuju Video Rekaman Ceramah Selama 2 Menit 13 Detik Dijadikan Alat Bukti

Menurut dia, intensitas penyebaran berita hoax dan fitnah semakin meningkat jelang masa pencoblosan.

"Masyarakat jangan mudah untuk mencerna apa yang ada di media. Tolong lihat betul, klarifikasi, tabayyun, dari sumber-sumber lain benar atau tidak. Tapi prinsipnya sekali lagi, kita kembalikan untuk pihak paslon yang sekarang berkompetisi, silakan berkompetisi secara sehat," ucap Tito.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz juga sudah mengingatkan, masa tenang merupakan kampanye sesungguhnya bagi pasangan calon kepala daerah.

Dikatakan, saat masa tenang tersebut akan ada beragam cara, teknik dan metode yang dilakukan paslon maupun tim pendukungnya buat memenangkan Pilkada.

Dan politik uang, menjadi salah satu cara yang untuk menggaet suara pemilih. Menurutnya, di daerah yang persaingannya cukup tinggi membuka peluang bagi praktik politik uang.

"Semakin tinggi permainan di suatu tempat, politik transaksional semakin kuat," ujarnya dalam diskusi Antisipasi Masa Tenang dan Persiapan Hari Pemungutan Suara, di Media Center Bawaslu, Selasa (7/2/2017) lalu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, Hadar Nafis Gumay juga mengingatkan, para calon agar tidak melakukan intimidasi, apalagi bermain politik uang.

"Untuk para calon, kami berharap untuk tertib. Dalam arti sekarang ini tidak boleh kampanye ya maka jangan lakukan hal tersebut. Dan tentu saja mengontrol semua pihaknya agar kita melaksanakan pilkada ini sesuai peraturan berlaku," kata Hadar. (tribun/rek/rio/kompas.com)