Kamis, 21 Agustus 2025

Hak Angket KPK

Awalnya Mendukung, Setelah Itu Ramai-ramai 'Balik Badan' Tolak Hak Angket KPK

Awalnya, mendukung dan membiarkan para politisinya bermanuver di Senayan, kini ramai-ramai menyatakan penolakan.

Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Sidang Paripurna ke-22 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). Rapat paripurna DPR tersebut belum membahas surat permohonan hak angket untuk membuka rekaman pemeriksaan KPK terhadap eks anggota Komisi II Miryam S. Haryani pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan ke KPK

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan mendukung langkah Fraksi Gerindra.

"(Sikap Gerindra) Sudah jelas, kan?" ujar Prabowo, seusai menghadiri Milad PKS beberapa waktu lalu.

Demikian pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Pada Selasa (2/5/2017) kemarin, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengirimkan perwakilan dalam Panitia Khusus sebagai bentuk konkret penolakan.

"Karena tidak setuju, saya berharap tidak dilanjutkan lagi. Enggak akan mengirim (perwakilan)," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB.

Meski salah satu anggotanya, Rohani Vanath, sempat memberi tanda tangan dukungan, Muhaimin menegaskan bahwa yang bersangkutan telah mencabut dukungan tersebut.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak kalah lantang.

Ia meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK.

"Keputusan Saudara Arsul Sani ini berdasarkan keputusan pribadi, bukan keputusan fraksi. Maka setelah fraksi memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket KPK maka seluruh kader PPP harus mematuhi keputusan itu," ujar Romahurmuziy, melalui keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri Hamzah hanya akal-akalan Fahri.

Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.

Seluruh kader PKS kompak menolak usulan itu. Sohibul menyatakan Fahri bukan kader PKS.

"Anda kan sudah tahu posisi Pak Fahri di mana. Jadi PKS-lah yang sejak awal konsisten menolak hak angket. Buktinya kami tidak ada satupun yang menandatangani," ujar Sohibul.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan akan melalukan perlawanan jika hak angket tetap diteruskan di tingkat Pansus.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan