Polemik HTI
Sejumlah PR Pemerintah jika Pengadilan Putuskan HTI Bubar
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan apabila nantinya pengadilan putuskan HTI dibubarkan.
Penulis:
Imanuel Nicolas Manafe
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan apabila nantinya pengadilan putuskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan.
Yaqut menjelaskan Pemerintah harus melakukan tugasnya memperkuat kembali ideologi Pancasila, terutama kelompok HTI yang memiliki ideologi lain.
"Itu saya kira jadi PR lanjutan bukan hanya Pemerintah tapi semua komponen masyarakat," ujar Yaqut di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (8/5/2017).
Yaqut juga meminta kepada Pemerintah untuk mengidentifikasi adanya anggota HTI yang berada di dalam lembaga Pemerintahan.
Baca: HTI Dibubarkan, Pemerintah Maju ke Pengadilan
"Bagi pemerintah, bagaimana sekarang Pemerintah ini mampu mencari, mengidentifikasi kader-kader HTI yang selama ini kami sinyalemen sudah masuk ke lembaga pemerintah, bahkan ke lembaga pertahanan kita, kami sinyalemen ada yang masuk. Jadi ini PR Pemerintah," kata Yaqut.
Sementara, Yaqut juga mengatakan ada PR bagi seluruh komponen masyarakat yang masih memegang ideologi Pancasila, termasuk ormasnya, untuk memperkuat kohesi sosial antarsesama masyarakat.
"Masyarakat, termasuk GP Ansor juga saya kira ini harus memperkuat kohesi sosial. Jadi kenapa mereka berkembang? Karena kohesi sosial di masyarakat terlalu rendah. Saya kira jika seluruh komponen masyarakat yang masih cinta Pancasila dan NKRI, yang ingin memperkuat kohesi sosial, saya kira ruang gerak mereka akan semakin sempit," ucap Yaqut.
