Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Usulan Pemerintah Soal Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
anyak pihak menolak usulan pemerintah yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak menolak usulan pemerintah yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas.
Satu pihak yang menolak adalah koalisi masyarakat sipil kawal RUU Pemilu.
Koalisi masyarakat sipil kawal RUU Pemilu menolak sistem Pemilu terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah melalui draf RUU Pemilu.
"Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas pada praktiknya adalah sistem pemilu tertutup," kata koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR), Sunanto, di rumah Kebangsaan, jalan Patimuran nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, (11/6/2017).
Menurut Sunanto apabila nantinya sistem pemilu berubah dari terbuka menjadi terbuka terbatas, Indonesia dianggapnya mengalami kemunduran dalam menjalankan demokrasi.
langkah mundur atas perjuangan reformasi yang menghendaki akuntabilitas antara calon yang dipilih dengan pemilih/konstituen yang diwakilinya," katanya.
Sistem pemilu terbuka terbatas juga menurut Sunanto semakin menegaskan dominasi parpol.
Akibatnya calon yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan konstituennya.
"Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas akan sulit dipahami pemilih dan hanya kamulfase untuk membohongi pemilih," ucapnya.
Mereka yang menolak sistem pemilu terbuka terbatas diantaranya yakni konstitutional and Electoral Reform Center (CORRECT).
Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL).
Rumah Kebangsaan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Tranparency International Indonesia, PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), ANSIPOL, PSHK; YAPPIKA, dan lainnya.
Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu.
