Pendidikan GOTAG
JPRR
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
Berita
-
JPPR Sebut Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Inkonstitusional
Koordinator Nasional JPPR, Rendy Umboh, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 inkonstitusional.
-
JPRR Sebut Estimasi Waktu Pelaksanaan Pilkada Ulang 6-8 Bulan Jika Kotak Kosong Menang
Koordinator Nasional JPRR Rendy NS Umboh, menilai Pilkada ulang akibat calon tunggal kalah melawan kotak kosong bisa dipercepat.
-
Hampir 40 Persen dari 215 Laman Situs KPU Kabupaten/Kota Belum Umumkan DCS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024.
-
Tim Seleksi Bawaslu Diduga Punya Konflik Kepentingan Dalam Proses Perekrutan di Daerah
JPPR mengungkap ihwal dugaan tim seleksi Bawaslu I punya konflik kepentingan dalam kerjanya saat menyeleksi jajaran Bawaslu daerah.
-
JPPR: Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu Luntur Jika Ada Petugas Terafiliasi Parpol
Mita sapaan akrabnya, menegaskan ihwal lembaga penyelenggara pemilu tetap independen, proses dan aturan rekrutmen haruslah ditaati dengan saksama.
-
Penyelenggara Pemilu Terancam Kehilangan Ribuan Honorer, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Khusus
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat minta pemerintah buat kebijakan khusus agar tenaga honorer di lingkungan penyelenggara pemilu tidak dihapus.
-
Pemerintah Diminta Beri Sanksi terhadap Parpol yang Pakai Aliran Dana Peredaran Narkoba untuk Pemilu
JPPR meminta pemerintah memberikan sanksi terhadap oknum partai politik yang menggunakan aliran dana peredaran narkoba untuk kepentingan pemilu.
-
KPU Diminta Buka Seluas-luasnya Akses Silon Bawaslu dan Pemantau Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didorong memberikan akses seluas-luasnya terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga tim pemantau pemilu.
-
JPPR: Parpol Sempat Kesulitan Akses Sistem Informasi Pencalonan Saat Daftarkan Bakal Caleg
JPPR mengungkapkan bahwa permasalahan terkait penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masih terjadi.
-
JPPR Desak Bawaslu Buka Suara Ihwal Surat Lampiran Pengumuman Timsel Punya Dua Versi Berbeda
(JPPR) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan penjelasan terkait surat lampiran pengumuman tim seleksi (timsel) calon anggota Bawaslu
-
JPPR Ungkap Jokowi-Ma'ruf Punya 18 Penyumbang Tanpa Identitas, Prabowo-Sandi 12
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkap ada belasan penyumbang fiktif dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
-
Kata JPRR soal Oknum Guru SMAN 87 yang Doktrin Murid untuk Benci Jokowi
JPPR sangat menyayangkan oknum guru SMA Negeri 87 Jakarta melakukan doktrin kebencian kepada para murid
-
Telisik Mahar Politik Sandiaga, Bawaslu Harusnya Tidak Hanya Berpatokan Pada Keterangan Andi Arief
"Kalau bergerak secara formil penanganan pelanggaran Bawaslu maka pasti ketutup kasus ini,"
-
Sejumlah Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka di KPK, JPPR Minta KPU dan Bawaslu Lakukan Evaluasi
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta KPU dan Bawaslu senantiasa mengevaluasi kinerja dan profesionalisme penyelenggara pemilu.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tolak Penambahan Kursi DPR
"Rinciannya terdiri dari gaji, tunjangan, kendaraan dinas, staf ahli, dana reses, dan rumah aspirasi,"
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Usulan Pemerintah Soal Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
anyak pihak menolak usulan pemerintah yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas.
-
Ahok-Djarot Kuasai Suara di Tiga Kota dan Kepulauan Seribu, Anies-Sandi Unggul di Dua Kota
"Kecocokan dengan kebutuhan terhadap solusi program, visi, misi yang ditawarkan paslon juga menunjukkan karakter pemilih,"
-
Tokoh Nasional Turun Gunung Jadi Pemicu Tingginya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada DKI
"Sementara itu pemberitaan yang kuat dan intensif mengenai kegiatan peserta Pilkada turut menentukan peningkatan partisipasi."
-
JPPR Sebut Perseteruan SBY dan Megawati Hanya Terjadi di Jakarta
"Hal ini sebagian besar disebabkan aktor politik nasional yang cukup kuat mengarahkan konsentrasinya di Pilkada Jakarta,"
-
Masyarakat Dirugikan Jika Terjadi Pilkada Calon Tunggal
Masykurudin Hafidz menilai masyarakat di daerah terancam Pilkada calon tunggal akan mendapati kerugian.
