Tragedi Kemanusiaan Rohingya
Kritik Jokowi, Netizen ini Pertanyakan Sekolah 'Pemerintah' di Rakhine, Tapi Fakta Berkata Lain
Pernyataan Presiden Jokowi soal konflik Rohingya di Myanmar menjadi bulan-bulanan netizen ini.
Penulis:
Rendy Sadikin
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan resmi pemerintah terkait konflik Rohingya di Myanmar.
Pernyataan tersebut dirilis juga di fanpage akun jejaring sosial Facebook milik Presiden Jokowi pada 3 September 2017.
Salah satu pernyataan Jokowi dalam rilis tersebut mendapat sentilan dan sindiran dari pengguna Facebook bernama Azzam Mujahid Izzulhaq.
Berikut statement Jokowi yang disoroti akun Azzam:
"Pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State."
Kritik dan sindiran tersebut dilontarkan akun Azzam dalam statusnya.
Berikut postingan akun Azzam:
"(Pemerintah, disambungkan dari statement sebelumnya yg mengklaim telah membantu obat-obatan sebanyak 10 kontainer) telah membangun sekolah di Rakhine State dan akan segera membangun rumah sakit pada bulan Oktober yg akan datang", ujar Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (3/9).
Benarkah pemerintah membangun sekolah di Rohingya (Rakhine State)?
Ternyata, sekolah yg diresmikan pada Januari 2017 itu terletak di Desa La Ma Chae dan Desa Thet Kay Pyia Ywar Ma. Sekolah-sekolah ini dibangun dari hasil sumbangan kemanusiaan masyarakat Indonesia yg dikoordinasi oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), salah satu anggota Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia (ALKI) yg aktif memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar.
Rumah Sakit? Pemerintah yg juga akan bangun?
Saya aminkan. Tapi, jika juga hanya klaim dari program Medical Emergency and Resque Commitee (MERC) yang juga dananya dari masyarakat Indonesia. Ya, sama saja.
Kita perhatikan dan kawal saja. Setidaknya, dengan transparansi ini, pemerintah jadi tidak mudah klaim sana sini.
Pernah mendengar 1.000 ton beras bantuan untuk Somalia Juni 2017 lalu yg juga diklaim pemerintah?
Padahal, 1.000 ton beras untuk rakyat Somalia ini hasil sumbangan kemanusiaan masyarakat melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dengan seperti ini sebetulnya sekali lagi, kita tidak perlu meminta dan mengiba pemerintah untuk kemudian peduli kepada tragedi kemanusiaan yg terjadi. Kita mampu. Kita bisa tanpa mereka.
