Rabu, 10 September 2025

Korupsi KTP Elektronik

Anak Buah Prabowo Bingung Pengacara Novanto Adukan KPK ke Pengadilan HAM Internasional

Dia malah meminta KPK supaya menunggu sampai Novanto sembuh untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Fajar Anjungroso
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. 

Fredrich Yunadi mengatakan bahwa ia akan melaporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional lantaran menahan Setya Novanto, disaat kliennya itu masih sakit.

"Kemudian juga dalam keadaan sakit cukup serius. Ini kan berarti pelanggaran HAM internasional yang di mana jelas, saya sudah lihat caranya kerja begini. Kami sudah merencanakan kita akan menuntut di pengadilan HAM internasional. Jadi saya persiapkan dalam waktu segera," ucapnya.

"Kan mereka maksa supaya kita menandatangani dan kita menolak. Jadi sekarang menyatakan sudah itu kan sepihak mereka, kita tidak pernah dalam hal ini menerima karena itu ada pelanggaran HAM dan tidak ada alasan hukum," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah secara resmi, menahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Masa Penahanan Setya Novanto 20 hari, terhitung mulai Jumat (17/11/2017) hingga 6/12/2017, di Rutan Negara Klas 1 Jakarta Timur, Cabang KPK.

Meski demikian, saat ini Setya Novanto masih dirawat di RSCM.

Hal tersebut lantaran Setya Novanto masih memerlukan perawatan akibat kecelakaan yang dialaminya.

Pengacara Setya Novanto mengatakan kliennya mengalami kecelakaan, pada saat akan menuju salah satu televisi swasta untuk wawancara.

Rencananya, setelah melakukan wawancara, Setya Novanto akan menuju ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

Sebelumnya, Setya Novanto menghilang saat KPK mendatangi kediamannya.

Setya Novanto juga telah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK karena berbagai alasan.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Anang, Andi, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sindiri dan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun rupiah dari nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan