Uji Kelayakan Calon Tunggal Hakim MK Timbulkan Kecurigaan
Informasi yang diperoleh menyebutkan proses seleksi hanya dilakukan terhadap calon tunggal yaitu Arief Hidayat, saat ini menjabat sebagai Ketua MK.
Editor:
Ferdinand Waskita
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuturkan
DPR diam-diam akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Propert test) terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (27/11/2017).
Informasi yang diperoleh menyebutkan proses seleksi hanya dilakukan terhadap calon tunggal yaitu Arief Hidayat, saat ini menjabat sebagai Ketua MK.
Masa jabatan Arief akan berakhir April 2018 mendatang. Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), masa jabatan hakim MK adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan.
"Ada dua hal yang perlu dicermati," kata Emerson dalam keterangan tertulis, Minggu (26/11/2017).
Pertama, proses seleksi yang diam-diam ini melanggar Pasal 19 UU MK yang menyebutkan Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
"Keberadaan calon tunggal Hakim MK yang akan dipilih Komisi Hukum DPR (Komisi III) memunculkan kecurigaan adanya kongkalingkong antara calon dengan DPR," kata Emerson.
Padahal sebelumnya, kata Emerson, pada tahun 2014 proses dilakukan secara terbuka, melibatkan tim pakar atau tim panel dan calonnya lebih dari dari satu orang.
Baca: Ini Tujuan Digelarnya Kongres Nasional Alumni 212
Kedua, rekam jejak Arief Hidayat saat menjabat sebagai Hakim Konstitusi perlu dilihat secara utuh.
Pada tahun 15 Maret 2016, Arief pernah dijatuhi hukuman etik terkait skandal memo untuk kerabatnya di Kejaksaan.
"Arif terbukti memberikan katebelece, atau selembar kertas yang ditulis Arief pada 16 April 2015. Nota itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Widyo Pramono. Dia meminta Widyo seolah memberikan perlakuan khusus kepada Jaksa Negeri Trenggalek Muhammad Zainur Rochman. Arief menulis Zainur adalah salah satu kerabatnya," jelas Emerson.
Sejak Arief Hidayat menjabat sebagai Ketua, Emerson mengatakan Koalisi Selamatkan MK sekurangnya mencatat 5 (lima) putusan MK yang berpotensi mengancam pemberantasan korupsi.
Pertama, perluasan objek praperadilan.
Kedua, mantan narapidana dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca: Erupsi Gunung Agung, Citilink Batalkan Penerbangan Rute Surabaya-Lombok
