Pengamat Ini Sarankan Presidium Alumni 212 Bermetamorfosa Jadi Partai Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai arah gerakan Presidium Alumni 212 kental dengan muatan kepentingan politik.

"Jadi ada apa sih di Reuni Alumni 212. Mengapa ada alumni 212 dan apa tujuan alumni 212 dilembagakan segala. Mungkin karena di depan mata ada agenda politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Mereka terinspirasi oleh kesuksesan di pilkada DKI Jakarta bisa direproduksi kembali di pilkada serentak dan pilpres mendatang," kata Karyono Wibowo dalam keterangan yang diterima, Minggu (3/12/2017).

Menurutnya, ada sejumlah indikator yang menunjukkan gerakan presidium 212 memiliki agenda politik.

Pertama, Karyono menuding saat pilkada DKI gerakan 212 memiliki agenda politik untuk menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan berbagai isu SARA yang dikemas dengan propaganda menggunakan ayat sampai mayat.

Indikator kedua, propaganda dengan jargon jangan pilih calon kepala daerah yang di diusung oleh partai yang mendukung penista agama sudah beredar di berbagai media.

Karyono juga menuding, alumni 212 membuat propaganda jangan pilih partai dan calon presiden yang mendukung penista agama, jangan pilih partai pendukung Perppu No 2 tahun 2017.

"Ketiga, adalah adanya pengakuan dari Pembina Presidium 212 Kapitra Ampera yang menyatakan dengan tegas bahwa gerakan 212 adalah real politik," kata Karyono.

Menurutnya, menggunakan kata 'jangan pilih', itu sudah jelas merupakan bagian dari kepentingan politik.

"Lalu ada lagi narasi 'jangan pilih parpol pendukung penista agama', maka ini apa namanya kalau bukan tendensi politik, ada yang bisa jawab nggak?" kata Karyono.

Namun narasi politik tersebut dibantah oleh presidium alumni 212, bahwa gerakan dan sepak terjang mereka sejauh ini tidak ada kepentingan politik apapun.

Baca: Ketua GPNF Bachtiar Nasir: Reuni 212 Akan Diadakan Setiap Tahun

Baca: Setya Novanto Curhat, Makanan di Sel Tahanan KPK Kurang Bergizi

"Mereka membantah itu dan menyatakan ini murni kepentingan keagamaan, padahal itu jelas gerakan politik. Kalau ke Presiden narasinya 'Jangan pilih presiden pendukung penista agama yang tendensinya mengarah ke Jokowi," katanya.

Karyono yang alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengatakan, tidak hanya ada tendensi kepentingan politik Pilkada dan Pilpres, tapi ada juga tendensi mengubah ideologi negara.