Menteri Siti Nurbaya: Menggembirakan Capaian KLHK 3 Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  Siti Nurbaya  dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR, Rabu (24/1) memaparkan capaian kinerja Kementerian LHK 2017 dalam bentuk evaluasi  per kegiatan menurut format administrasi anggaran serta dijelaskan pula  evaluasi capain sasaran fungsional politik program-program KLHK.

Siti menjelaskancapaian bidang penurunan drastis kebakaran hutan dan lahan, penegakkan hukum, perhutanan sosial, penanganan dampak perubahan iklim, dan juga soal kontibusi ekonomi.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Siti Nurbaya menjelaskan, hingga  31 Desember 2017, berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015, menjadi hanya 2.581 di tahun 2017.Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017.

Soal  penegakan hukum yang juga menjadi sorotan Komisi IV DPR, Menteri Siti mengatakan, penegakkan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

''Ini bentuk komitmen dan konsistensi kami terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,'' ujar Siti.

Menteri Siti  menjelaskan, dalam penegakkan hukun terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan, Kementerian LHK untuk kali pertama memberikan sanksi administratif terhadap koroporasi. Selaian itu  mencabut izin 3 perusahaan, lalu pembekuan izin 16 perusahaan.    

 Sedangkan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran, Kementerian LHK telah mencabut izin satu perusahaan, pembekuan izin lima perusahaan, paksaan pemrintah 200 dan pemberian surat peringatan sebanyak 23 buah. 

 Sementara itu mengenao perhutanan sosial,Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, pihaknya terus menggesa atau mensegerakan pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.Selain itu tercatat investasi sektor kehutanan dalam negeri naik dari Rp.74,3 triliun di 2015, menjadi Rp.148,8 triliun  di tahun 2017.

Dalam Raker ini, Menteri Siti juga menjelaskan capaian selama tiga tahun terkait penanganan dampak perubahan iklim.

Menurutnya, dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang menjadi masalah global, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain yakni berupa ketahanan nasional, daya adaptasi dan modal sosial yang sangat tinggi dan kuat yang tidak dimiliki negara lain.

Selama tiga tahun  lanjut Menteri LHK,  Indonesia  telah melaksanakan komitmennya sebagai negara peratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) sejak tahun 2015. Telah banyak pencapaian Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang juga menjadi agenda global.Antara lain pengurangan emisi dari asap kebakaran hutan dan lahan, inisiasi industri hijau, implementasi energi baru dan terbarukan, serta berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lainnya hingga ke tingkat tapak.

Dukungan DPR

Sementara itu  Komisi IV DPR RI yang memimpin Raker ini mengatakan,  Menteri  LHK Siti Nurbaya Bakar dan jajarannya membahas kinerja selama 3 tahun, khususnya capaian yang telah diraih Kementerian LHK, selama tiga tahun ini telah membuktikan banyak kemajuan dan capaian yang telah diraih Kementerian LHK, terutama dalam penurunan sangat drastis kebakaran hutan, penegakkan hukum, perubahan iklim dan juga soal kontribusi ekonomi.

“Kita apresiasi capaian 3 tahun Kementerian LHK,” kata Eddy Prabowo.

Karena itu lanjut Eddy, Pimpinan Komisi IV DPR dan juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Andi Akmal menyatakan Kementerian LHK layak untuk mendapat tambahan anggaran lebih besar lagi dari yang diperoleh tahun lalu sebesar Rp8 triliun dan pada tahun 2016 yang hanya Rp6,4 triliun.