Komisi IX DPR RI Dorong Revisi UU Narkotika

DPR RI mewacanakan Revisi RUU Narkotika dan Psikotropika mengenai upaya De-kriminilasasi pengguna narkoba dan kepastian jaminan kesehatannya.

Komisi IX DPR RI Dorong Revisi UU Narkotika
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Anggota Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI mewacanakan Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengenai upaya De-kriminilasasi pengguna narkoba dan kepastian jaminan kesehatan terhadap para pengguna narkoba.

Anggota DPR RI Kmisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf mengatakan bahwa kekerasan dan hukuman pidana terhadap pengguna tidak menyelesaikan masalah peredaran narkotika di Indonesia, sebab jika dilihat dari segi aspek hukumnya pengguna tidak merugikan orang lain.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik 'Upaya Dekriminalisasi Pengguna Narkoba sebagai bagian dari Perlindungan Kesehatan', di Ruang Abdul Muis Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Sudah dikatakan juga dari beberapa narasumber bahwa kekerasan dan penjara itu bukan solusi dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia," ujar Nova.

Diskusi publik bertajuk Upaya Dekriminalisasi Pengguna Narkoba sebagai bagian dari Perlindungan Kesehatan, di Ruang Abdul Muis Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Diskusi publik bertajuk Upaya Dekriminalisasi Pengguna Narkoba sebagai bagian dari Perlindungan Kesehatan, di Ruang Abdul Muis Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). (Tribunnews/Chaerul Umam)

"Apalagi dari segi aspek hukumnya yang dirasa berat bagi mereka sesungguhnya bukan pengedar, artinya dirinya sendiri lah yang menggunakan dan tidak merugikan orang lain," imbuhnya.

Baca: BNN Temukan Narkotika Jenis Baru, Ganja Cair Jenis Cannabis Sativa Asal Jerman

Berdasarkan hasil survei nasional yang dikutip dari puslidatin BNN RI tahun 2017
menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir terdapat 3.376.115 orang pengguna dengan prevelensi sebesar 1.77 persen berusia produktif 10-59 tahun.

Dari jumlah tersebut 57 persen diantaranya merupakan pengguna baru, 27 persen pengguna aktif, dan 16 persen pecandu berat, namun semuanya dijebloskan ke penjara, sehingga terdapat 15.000 pengguna meninggal per-tahunnya akibat jumlah layanan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dinilai sangat minim dari komponen Insfratruktur maupun pelayanan Sumber daya Manusia-nya (SDM).

Senada dengan Nova, Sekretaris Dirjen P2PMKJN Kementerian Kesehatan, Fidiansyah mengatakan perlu adanya masukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan masukan terkait revisi UU Anti Narkotika khususnya dalam memperlakukan pengguna narkoba.

"Saya sepakat itu ya namun kemudian untuk menguatkan itu kita juga membutuhkan dari temen-temen LSM untuk memberikan masukan ke kita khususnya di komisi 3 yang berkaitan dengan revisi UU Anti narkotika," jelasnya dalam diskusi yang sama.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved