Hakikat Pelayanan Pemerintahan Adalah Melindungi Masyarakat

Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin kembali menegaskan sesuai UU Pemda adalah tugas kewenangan dan kewajiban kemendagri

Hakikat Pelayanan Pemerintahan Adalah Melindungi Masyarakat
TRIBUNNEWS.COM/CHAERUL UMAM
Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin kembali menegaskan sesuai UU Pemda adalah tugas kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan dan pelayanan publik.

Kemendagri memilki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

Ia sangat memahami hal tersebut, karena Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin adalah juga merupakan sosok ilmuwan pemerintahan yang sudah lama telah menempuh pendidikan hingga doktoral (S3) pada Universitas Padjajaran yang sudah cukup lama.

Dan pernah tercatat sebagai dosen pengajar pada beberapa perguruan tinggi khususnya ilmu pemerintahan dengan segala dimensinya.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bahwa secara filosofi tugas utama diadakannya sebuah pemerintahan adalah melayani masyarakat.

"Tugas pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik masyarakat secara sendiri atau individu, kelompok, badan hukum tanpa diskriminasi. Layanan pemerintahan terkait perizinan dalam berbagai bentuk biasanya selalu disertai dengan standar-standar, kriteria dan prosedur," kata Bakhtiar, Minggu (20/1/2019).

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin. (TRIBUNNEWS.COM/CHAERUL UMAM)

Makna dari standar, kriteria dan prosedur layanan perizinan secara hakiki adalah dimaksudkan sebagai bentuk upaya perlindungan atau proteksi) negara kepada masyarakat atau warganya.

Sebagai contoh ilustrasi, mengapa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diberikan oleh Pemda kepada kepada masyarakat yang hendak membangun rumah pada lokasi lahan dengan kontur tanah yang miring dan terjal.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved