Akademisi UI: Gagasan Wiranto Tak Tunjukkan Sikap Otoriter Negara Ala Orba
sangat tepat bila Wiranto mengkanalisasi semua dinamika dan ketegangan politik pasca Pilres 2019 tersebut ke ranah hukum.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak
Selain itu dia menegaskan, gagasan Wiranto ini sama sekali tidak menunjukkan sikap otoriter negara ala Orba atau apapun.
Justru sebaliknya, tegas dia, Badan atau Tim Hukum Nasional ini akan memberi pembelajaran hukum agar seluruh pemangku kepentingan bertindak di atas koridor hukum.
Pun kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas lewat gerakan people power benar-benar memahami bahwa terdapat konsekwensi dan risiko hukum pidana berat dari semua ucapan, tindakan politik yang diambil.
"Ini semua demi kepentingan yang lebih luas yaitu keamanan publik dan keselamatan negara. Inilah muara dari gagasan Wiranto tersebut yang harus diapresiasi dan didukung oleh senua pihak demi tegaknya hukum di NKRI tercinta ini," tegasnya.
Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengatakan tim ini untuk mencegah upaya pendelegitimasian penyelenggaraan pemilihan umum serta hasil pemilihan itu.
Ia mengatakan tim itu akan beranggotakan pakar hukum dari pelbagai perguruan tinggi.
Wacana pembentukan ini muncul dalam rapat koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Selasa (8/5/2019) kemarin.
Rapat menyikapi maraknya pendapat dan komentar yang beredar di media sosial ataupun di masyarakat yang isinya berusaha memprovokasi masyarakat agar bertindak di luar ketentuan hukum.(*)